Share

Rusia Sebut 16.000 Pejuang dari Timur Tengah Siap Membantu, Termasuk dari Suriah?

Agregasi BBC Indonesia, · Sabtu 12 Maret 2022 06:11 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 12 18 2560373 rusia-sebut-16-000-pejuang-dari-timur-tengah-siap-membantu-termasuk-dari-suriah-0Yb6iBMOlX.jpeg Vladimir Putin. (Foto: Sputnik)

PRESIDEN Rusia Vladimir Putin menyerukan sukalelawan asing untuk bertempur melawan pasukan Rusia setelah sebelumnya Moskow melakukan tindakan balasan atas sanksi dari negara-negara Barat.

Dalam pernyataan di pertemuan dewan keamanan Rusia, Putin mengatakan mereka yang ingin bertempur bersama pasukan Russian harus diizinkan.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan ada sekitar 16.000 sukarelawan di Timur Tengah yang siap bertempur bersama pasukan yang didukung Rusia.

Para pejabat Amerika Serikat mengatakan para sukarelawan itu termasuk warga Suriah yang mahir dalam pertempuran.

Moskow adalah sekutu lama Suriah dan Putin selama ini pendukung kunci Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara di negara itu.

"Bila ada orang yang ingin atas keinginan sendiri, bukan untuk uang, datanglah membantu orang yang tinggal di Donbas. Kita perlu memberikan apa yang mereka inginkan yaitu membantu mereka menuju ke zona konflik," kata Putin kepada menteri pertahanannya.

Shoigu juga mengusulkan memberikan sistem misil anti-tank kepada pejuang dukungan Rusia di kawasan Luhanks dan Donetsk di wilayah Donbas.

Sementara pejabat Ukraina mengatakan hampir 20.000 sukarelawan asing mendaftar untuk berjuang bersama mereka. Ada situs khusus untuk pendaftaran para pejuang asing. Sejumlah negara termasuk Inggris memperingatkan warga yang ambil bagian dalam tempur akan dituntut di bawah undang-undang antiteror.

Larangan tersebut mencakup ekspor peralatan telekomunikasi, medis, kendaraan, pertanian, dan listrik, serta beberapa produk kehutanan seperti kayu.

Kementerian Ekonomi Rusia mengatakan langkah-langkah lebih lanjut dapat mencakup pembatasan kapal asing dari pelabuhan Rusia.

Pihak kementerian mengatakan: "Langkah-langkah ini adalah tanggapan logis terhadap sanksi yang dikenakan kepada Rusia."

Larangan terhadap negara-negara yang telah "melakukan tindakan tidak bersahabat" itu bertujuan "untuk memastikan fungsi sektor-sektor utama ekonomi Rusia tidak terganggu."

Larangan ekspor Rusia mencakup lebih dari 200 produk. Sekitar 48 negara akan terpengaruh, termasuk AS dan Uni Eropa.

Pengecualian larangan itu dapat diberlakukan untuk wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia yang memisahkan diri dari Georgia dan untuk anggota Uni Ekonomi Eurasia yang dipimpin Rusia.

Pemerintah negara-negara Barat telah memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Rusia, terutama terhadap pembelian minyak dan miliarder oligarki yang dianggap dekat dengan Presiden Vladimir Putin.

Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengatakan larangan itu akan mencakup ekspor barang yang dibuat oleh perusahaan asing yang beroperasi di Rusia. Barang-barang itu termasuk mobil, gerbong kereta api, dan kontainer.

Keputusan itu muncul ketika mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan Barat yang telah ditarik dari Rusia dapat dinasionalisasi.

Baca juga:Ā Zelensky Siap Berdialog Langsung dengan Putin untuk Akhiri Perang

Perusahaan menghentikan investasi secara massal, termasuk raksasa industri dan pertambangan seperti Caterpillar dan Rio Tinto, Starbucks, Sony, Unilever, dan Goldman Sachs.

Pada Rabu, Moskow menyetujui undang-undang yang mengambil langkah pertama menuju nasionalisasi aset perusahaan asing yang meninggalkan negara itu.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, Medvedev mengatakan: "Pemerintah Rusia sudah mengerjakan langkah-langkah, yang meliputi kebangkrutan dan nasionalisasi properti organisasi asing.

"Perusahaan asing harus memahami bahwa ketika mereka akan kembali ke pasar kami, itu akan sulit." Dia menuduh investor asing menciptakan "kepanikan" bagi warga Rusia biasa yang sekarang bisa kehilangan mata pencaharian.

Berdasarkan data terbaru, Rusia merupakan mitra dagang terbesar kesembilan belas Inggris, dengan nilai perdagangan mencapai Ā£15,9 miliar (senilai Rp 297 triliun) selama setahun dari akhir September 2020.

Singapura ikuti negara Barat, beri sanksi ke Rusia

Sebelumnya, seperti yang telah dilakukan negara-negara Barat, Singapura melarang bank dan lembaga keuangan lainnya untuk berbisnis dengan empat bank Rusia, ungkap Kementerian Luar Negeri Singapura, seperti dikutipĀ The Straits TimesĀ Sabtu (5/3).

Singapura juga membatasi transaksi cryptocurrency dan melarang lembaga-lembaga keuangan memberi layanan yang dapat membantu bank sentral Rusia.

Tidak hanya itu, Singapura juga memberlakukan larangan ekspor beberapa produk ke Rusia, termasuk produk elektronik, komputer dan barang-barang militer.

Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan sebelumnya mengatakan kepada parlemen bahwa Singapura akan "bertindak bersama dengan banyak negara lain yang berpikiran sama untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan yang sesuai terhadap Rusia".

Ini adalah yang pertama negara di Asia Tenggara memberlakukan sanksi terhadap Rusia, meskipun beberapa anggota ASEAN lainnya telah mengecam tindakan Rusia.

Sebelumnya, negara-negara Barat telah menjatuhkan rangkaian sanksi berat terhadap Rusia, setelah negara itu meluncurkan invasi ke Ukraina.

Langkah-langkah tersebut dirancang untuk melumpuhkan ekonomi Rusia dan memaksa Presiden Vladimir Putin untuk menghentikan aksi militer.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

Apa itu sanksi?

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh satu negara ke negara lain. Biasanya untuk menghentikan negara tersebut bertindak agresif atau melanggar hukum internasional.

Sanksi kerap dirancang untuk merugikan ekonomi suatu negara atau keuangan warga negara secara individu, seperti politisi terkemuka. Sanksi itu dapat mencakup larangan bepergian dan embargo senjata.

Itu adalah salah satu tindakan terkeras yang bisa dilakukan suatu negara, selain berperang.

Sanksi apa saja yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat?

Uni Eropa memberlakukan tiga sanksi baru yang mencakup pelarangan pesawat-pesawat Rusia di wilayah udara Uni Eropa, pelarangan "mesin media Kremlin", serta pelebaran sanksi ke Belarus.

Untuk sanksi pertama, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan pelarangan pesawat Rusia akan berdampak pada pesawat milik pemerintah Rusia, terdaftar di Rusia, dan milik para oligarki Rusia.

"Pesawat-pesawat ini tidak boleh lagi mendarat, lepas landas, atau melintas di teritorium Uni Eropa," tegasnya.

Untuk sanksi kedua, von der Leyen menyatakan media Russia Today dan Sputnik tidak lagi bisa "menyebarkan kebohongan untuk membenarkan perangnya Putin".

Menurutnya, Uni Eropa tengah mengembangkan alat untuk melarang disinformasi berbahaya dan beracun di Eropa.

Adapun sanksi ketiga, menurutnya, sengaja diterapkan ke Belarus karena "rezim [Presiden] Lukashenko turut terlibat dalam serangan keji terhadap Ukraina".

Sanksi-sanksi tersebut akan menargetkan "sektor-sektor terpenting" serta beragam produk ekspor Belarus.

AS, Inggris, Uni Eropa, dan Kanada telah memutus akses Rusia dari layanan pesan keuangan Swift.

Swift memungkinkan transaksi cepat dan digunakan oleh 11.000 lembaga keuangan di 200 negara.

Akibatnya, pembayaran yang diperoleh Rusia untuk ekspor minyak dan gas akan tertunda.

Ketika Swift memblokir Iran pada 2012, di bawah tekanan dari AS, Iran kehilangan hampir setengah pendapatan ekspor minyaknya dan 30% dari perdagangan luar negeri.

Namun, seorang senator Rusia sudah memperingatkan bahwa jika negaranya diblokir dari layanan Swift, Eropa mungkin tidak akan lagi mendapat kiriman minyak dan gas.

Dan Rusia dapat fokus pada pelanggan lain dan dibayar melalui sistem lain - misalnya, Sistem Pembayaran Antar Bank Lintas Batas China.

Negara-negara Barat juga telah menjatuhkan serangkaian sanksi pribadi terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov.

Aset-aset kedua pria itu di AS, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada akan dibekukan. AS menambah sanksi berikutnya, larangan perjalanan bagi Putin dan Lavrov.

Sanksi semacam itu jarang diterapkan kepada pemimpin sebuah negara. Uni Eropa hanya pernah menjatuhkan sanksi serupa kepada presiden Suriah dan Belarus.

Adaoun AS menjatuhkan sanksi serupa kepada Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan Presiden Suriah, Bashar al-Assad.

Belum jelas seberapa banyak aset-aset Putin dan Lavrov di AS, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada, serta bagaimana dampak sanksi-sanksi itu pada tataran praktis.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan kepada parlemen di Majelis Rendah bahwa dia memberlakukan serangkaian tindakan, antara lain:

* Semua bank besar Rusia akan dibekukan asetnya dan mereka akan dikeluarkan dari sistem keuangan Inggris. Ini termasuk pembekuan penuh dan segera terhadap bank VTB

* Undang-undang untuk menghentikan perusahaan-perusahaan besar Rusia dan termasuk perusahaan negara yang mengumpulkan dana atau meminjam uang di pasar Inggris

* Pembekuan aset terhadap 100 individu atau entitas baru

* Maskapai Aeroflot Rusia akan dilarang di Inggris

* Penangguhan lisensi eksporĀ dual use items, yaitu barang, perangkat lunak, dan teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan militer

* Menghentikan ekspor barang-barang berteknologi tinggi dan peralatan kilang minyak

* Membatasi deposit yang bisa dilakukan orang Rusia ke rekening bank Inggris

Boris Johnson mengatakan "oligarki di London tidak akan punya tempat untuk bersembunyi". Kata dia, ada potensi untuk memutus akses Rusia dari layanan pesan keuangan Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) dan "tidak ada tawar-menawar".

Sanksi keuangan serupa akan diperluas ke Belarus karena perannya dalam serangan di Ukraina, kata Borris.

Uni Eropa mengatakan sedang mempersiapkan "sanksi besar-besaran" untuk memblokir akses Rusia ke teknologi dan pasar keuangan.

AS, Inggris, Uni Eropa, dan negara-negara lainnya telah memberlakukan sanksi terbatas setelah Rusia mengakui kemerdekaan dua republik yang memisahkan diri di Ukraina timur.

Sanksi-sanksi tersebut menargetkan bank dan individu Rusia, dan mengambil langkah-langkah untuk mengeluarkan Rusia dari pasar keuangan.

Kanselir Jerman Olaf Scholz menunda izin pembukaan pipa gas Nord Stream 2 dari Rusia ke Jerman.

Sanksi apa lagi yang bisa dikenakan terhadap Rusia?

Negara-negara Barat sedang menyusun sanksi yang lebih keras. Opsi tersebut dapat mencakup:

Memblokir ekspor gas dan minyak Rusia

Minyak dan gas merupakan penyumbang seperlima dari ekonomi Rusia dan setengah dari pendapatannya berasal dari ekspor.

Dengan demikian, penolakan untuk membeli minyak dan gas Rusia akan menjadi sanksi yang sangat berat.

Namun, itu akan berisiko bagi negara-negara Barat yang bergantung padanya.

Rusia memasok 26% minyak mentah dan 38% gas Uni Eropa. Bahkan pasokan gas terhenti dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan kenaikan harga energi.

Menutup koneksi Rusia dari dunia

AS dapat melarang Rusia dari transaksi yang melibatkan dolar, dengan memberlakukan hukuman bagi perusahaan yang mengizinkannya melakukan hal itu. Inggris juga mengancam akan menghentikan perusahaan Rusia menggunakan pound.

Negara-negara Barat juga dapat melarang ekspor barang-barang berteknologi tinggi ke Rusia, seperti microchip semikonduktor.

Ini akan mempengaruhi sektor pertahanan dan kedirgantaraan Rusia, serta industri seperti produksi mobil.

AS, Uni Eropa, dan Inggris telah memasukkan beberapa bank Rusia ke daftar hitam.

Daftar hitam yang lebih banyak kemungkinan bakal menyebabkan Moskow menghadapi penurunan besar dalam mata uangnya, rubel, dan berujung pada krisis keuangan.

Pemerintah Rusia harus menyelamatkan sistem perbankan, dengan biaya besar. Namun, Rusia telah menumpuk cadangan senilai lebih dari Rp9.057 triliun ($630 miliar) untuk menghadapi guncangan ekonomi.

Pemerintah Inggris juga dapat mengambil tindakan lebih lanjut terhadap uang Rusia di lembaga-lembaga keuangan dan bank-bank di London.

Misalnya dengan menggunakan "unexplained wealth orders", yaitu perintah pengadilan untuk memaksa orang yang bersangkutan mengungkapkan dari mana uang mereka berasal.

Namun, hanya segelintir dari perintah ini yang benar-benar digunakan.

Dampak sanksi untuk negara-negara Barat

Setiap tindakan yang diambil negara-negara Barat terhadap Rusia juga dapat mempengaruhi ekonomi mereka sendiri.

Memukul sektor perbankan Rusia sama saja membahayakan perusahaan yang melakukan bisnis di Rusia, atau memiliki aset di banknya.

Larangan ekspor barang-barang berteknologi tinggi akan berdampak pada banyak produsen di negara-negara Barat.

Yang paling penting, Eropa bergantung pada Rusia karena 40% dari gas alamnya dipasok negara itu.

Kementerian luar negeri Rusia mengancam akan memberlakukan sanksinya sendiri terhadap negara-negara Barat. Kemungkinan termasuk mengurangi atau mematikan pasokan gas ke Eropa.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini