Usut Korupsi Mantan Bupati Buru Selatan, KPK Panggil Pimpinan DPRD hingga Anggota TNI
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 dengan tersangka mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulisa (TSS). KPK mengusut dugaan korupsi Tagop lewat sejumlah saksi.
Sejumlah saksi yang diagendakan diperiksa hari ini di antaranya, Anggota TNI hingga rombongan DPRD Buru Selatan. Mereka yakni, Wakil Ketua DPRD Buru Selatan dari Fraksi PAN, La Hamidi; Anggota TNI atau Babinsa Desa Mageswaen, Koptu Husin Mamang.
Kemudian, delapan Anggota DPRD Buru Selatan, Ny Orpa A Seleky; Ahmad Umasangadji; Ismail Loilatu; Ahmadan Loilatu; Ny Herlin F Seleky; Mokesen Solisa; Vence Titawael; dan Abdul Gani Rahawarin; serta Sekretaris Dewan Kabupaten Buru Selatan, Hadi Longa.
"Hari ini, pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan dalam kota Namrole tahun 2015 di Pemerintahan Labupaten Buru Selatan, untuk tersangka TSS. Pemeriksaan dilakukan di Markas Komando Satuan Brimob Polda Maluku," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (18/3/2022).
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Bupati Buru Selatan dua periode, Tagop Sudarsono Soulisa (TSS) sebagai tersangka. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Tagop ditetapkan sebagai tersangka KPK bersama dua orang lainnya. Keduanya yakni, orang kepercayaan Tagop, Johny Rynhard Kasman (JRK) dan pihak swasta, Ivana Kwelju (IK). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Buru Selatan.
Tagop diduga telah menerima fee sedikitnya sekira Rp10 miliar dari beberapa rekanan yang mengerjakan proyek pengadaan barang dan jasa di Buru Selatan. Ia diduga menerima fee sebesar Rp10 miliar melalui Johny Rynhard. Uang sebesar Rp10 miliar itu, salah satunya berasal dari Ivana Kwelju.
