KPK Periksa Sekretaris MUI dan Ketua KNPI Bekasi sebagai Saksi Meringankan Rahmat Effendi
JAKARTA - Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi (RE) mengajukan dua nama saksi untuk meringankan perkaranya. Rahmat Effendi meminta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut memintai keterangan dua saksi meringankan tersebut.
Adapun, dua saksi meringankan tersebut yakni, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, Hasnul Kholid Pasaribu dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi, Mardani Ahmad.
Penyidik lembaga antirasuah mengabulkan permintaan Rahmat Effendi. Dua saksi meringankan tersebut dipanggil oleh penyidik KPK hari ini. Keduanya bakal dimintai keterangannya terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Rahmat Effendi.
"Hari ini, pemeriksaan saksi yang meringankan atas permintaan tersangka RE dalam perkara korupsi terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (23/3/2022).
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setia Budi Jakarta Selatan, atas nama Hasnul Kholid Pasaribu, Sekretaris MUI Kota Bekasi dan Mardani Ahmad selaku Ketua KNPI Kota Bekasi," imbuhnya.
Baca juga: KPK Panggil Lurah hingga Pejabat Pemkot Bekasi terkait Korupsi Rahmat Effendi
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Effendi ditetapkan sebagai tersangka bersama delapan orang lainnya.
Baca juga: KPK Periksa Sekda Kota Bekasi terkait Kasus Rahmat Effendi
Empat dari delapan tersangka lainnya merupakan tersangka penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi. Mereka yakni, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
