KPK Selidiki Aliran Uang yang Digunakan Rahmat Effendi untuk Beli Aset
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki aliran uang yang digunakan Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi untuk membeli sejumlah aset. KPK mencurigai aliran uang yang digunakan Rahmat Effendi untuk membeli aset berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
Aliran uang untuk pembelian aset Rahmat Effendi itu diselidiki KPK lewat tiga saksi pada hari ini, yaitu, Sekretaris Dinas (Sekdis) Ketenagakerjaan Bekasi, Neneng Sumiati; Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan RSUD Bekasi, Dewi Rosita; serta Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ahmad Sahroni.
"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah uang yang digunakan untuk pembelian aset bagi tersangka RE," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (25/3/2022).
Belakangan ini, KPK sedang mengusut aliran dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rahmat Effendi. Pemilik nama panggilan Bang Pepen tersebut diduga membeli sejumlah aset dengan menggunakan uang hasil korupsi.
Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelima tersangka yang berstatus sebagai penerima suap yakni, Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi alias Bang Pepen.
Kemudian, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
Sementara itu, empat tersangka pemberi suap yakni, Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi, serta Camat Rawalumbu, Saifudin.
