KPK: Empat Isu Prioritas Presidensi Indonesia Didukung Negara Anggota G20
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim, empat isu prioritas yang diusung Presidensi Indonesia didukung oleh para negara anggota G20. Demikian disimpulkan KPK saat menutup pertemuan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) putaran pertama.
"Pertemuan ACWG dalam Presidensi Indonesia G20 berlangsung dengan baik dan lancar, terlebih keempat isu prioritas yang kita usung mendapat dukungan dari negara anggota G20," kata Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochamad Hadiyana selaku Chair ACWG melalui keterangan resminya, Sabtu (2/4/2022).
Adapun, empa isu prioritas Presidensi Indonesia itu yakni, peran audit dalam pemberantasan korupsi; partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi. Kemudia, kerangka regulasi dan supervisi peran profesi hukum pada pencucian uang hasil korupsi; serta pemberantasan korupsi pada sektor energi terbarukan.
Hadiyana menerangkan bahwa empat isu prioritas Presidensi Indonesia tersebut akan dilanjutkan kembali pembahasannya pada pertemuan ACWG putaran kedua, Juli mendatang.
Secara rinci, Hadiyana memaparkan, pada isu pertama, peran audit dalam pemberantasan korupsi, sebagai isu yang dimasukkan dalam High Level Principle (HLP) akan menjadi dokumen kebijakan yang mengikat dan akan ditagih implementasinya pada waktu yang akan datang.
Baca juga: Masih Dipercaya Jokowi, Wishnutama Diberi Tugas Penting di G20
"Progress yang sangat baik dalam pembahasan isu HLP ini merupakan capaian yang akan menjadi tonggak dan sejarah bagus bagi Indonesia sebagai Presidensi G20," ungkapnya.
Menurut Hadiyana, para delegasi negara anggota G20 menyatakan dukungannya dalam penguatan lembaga audit publik serta mendorong peningkatan peran auditor sektor swasta dalam pemberantasan korupsi.
