Survei: Hoaks dan Intoleransi Berpotensi Ancam Pancasila
Para responden juga diuji ingatannya untuk menyebutkan lambang di setiap sila dalam Pancasila. Hasilnya, lambang sila pertama dalam Pancasila yakni gambar bintang menjadi lambang yang persentasenya paling tinggi diingat oleh responden. Ketepatan responden untuk menyebutkan bintang sebagai lambang sila pertama mencapai 46,59 persen.
Adapun, lambang sila keempat, menjadi lambang yang paling sulit diingat responden. Sebab, hanya 27,27 persen yang mengingat gambar kepala banteng sebagai lambang sila keempat.
Tim peneliti selanjutnya menguji responden secara terbalik. Yakni menyodorkan gambar lambang setiap sila dan meminta responden untuk menebak gambar tersebut sebagai lambang sila ke berapa. Ketepatan responden untuk menyebutkan bintang sebagai lambang sila pertama mencapai 36,36 persen.
“Angka persentase ini menjadi yang paling tinggi. Artinya, lambang bintang dan sila pertama dalam Pancasila, menjadi dua hal yang paling mudah diingat publik dibandingkan keempat lambang dan sila-sila lainnya,” tegas Wildan Hakim yang juga akademisi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta ini.
Pengetahuan Wawasan Kebangsaan Perlu Ditingkatkan
Selain menggali pemahaman tentang Pancasila, survei yang menjangkau 27 kabupaten dan kota di Jabar ini juga berupaya mengetahui wawasan kebangsaan para responden.
Pertanyaan seputar wawasan kebangsaan semisal tentang kapan gerakan Budi Utomo dilahirkan. Hanya, 0.45 persen yang mampu menjawab dengan tepat Budi Utomo lahir pada 20 Mei 1908.
Selanjutnya, hanya ada 1,59 persen responden yang dapat menyebut 28 Oktober 1928 sebagai tanggal kelahiran Sumpah Pemuda.
Begitu pula soal pengetahuan soal teks Sumpah Pemuda. Hanya 22,5 persen yang mengaku hafal isi teks Sumpah Pemuda. Dari jumlah tersebut, hanya 34,3 persen yang dapat menyebut dengan benar isi teks Sumpah Pemuda.
“Karena itu saran kami, pelajaran Pancasila dan Wawasan Kebangsaan harus mulai dipikirkan kembali menjadi salah satu mata pelajaran sekolah. Kesbangpol yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, meliputi ideologi dan wawasan kebangsaan, harus menjadi dirigen utama dalam memitigasi isu-isu soal Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,” tandasnya.
Survei dilaksanakan 24 Maret hingga 5 April 2022 di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Adapun jumlah responden 440 orang yang sudah memiliki hak pilih atau yang sudah kawin atau menikah.
Jumlah sebaran sampel responden sangat bergantung pada jumlah DPT masing kabupaten dan kota di Jawa Barat. Teknik pencuplikan menggunakan metodologi multistage random sampling (acak berjenjaang). Adapun tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.
Margin of error ± 4,77 %. Menggunakan enumerator terlatih. Serta memperhatikan kualitas data dengan spot check sebanyak 20 persen dari jumlah responden.
(Fakhrizal Fakhri )
