"Saya menulis surat kepada kantor jaksa agung, meminta penyelidikan. Saya bilang ke mereka anak-anak saya tidak mungkin menandatangani kontrak militer. Saya yakin. Ibu-ibu lain juga menulis surat. Mereka tahu anak-anak mereka,” lanjutnya.
Rusia diketahui mengandalkan wajib militer untuk menambah jumlah pasukan di angkatan bersenjata mereka. Dinas militer berlangsung selama 12 bulan dan, dengan beberapa pengecualian, wajib bagi pria Rusia berusia antara 18 dan 27 tahun.
Pada 5 Maret lalu, Putin mengumumkan bahwa "hanya tentara profesional, perwira, dan prajurit kontrak yang ikut serta dalam operasi [di Ukraina]. Tidak ada satupun wajib militer di sana dan kami tidak berencana, kami tidak akan menggunakan mereka".
Tetapi empat hari kemudian kementerian pertahanan Rusia mengakui, untuk pertama kali, bahwa para wajib militer ada di antara personel militer yang terlibat dalam serangan Rusia di Ukraina. Kementerian mengklaim bahwa "hampir semua prajurit telah dikembalikan ke Rusia".
Seorang juru bicara Kremlin mengatakan Putin telah memerintahkan kantor kejaksaan militer untuk menginvestigasi bagaimana peserta wajib militer bisa berada di Ukraina.
Komplain resmi Marina pun diterima. Otoritas Rusia mengonfirmasi bahwa kedua putranya tidak menandatangani kontrak militer. Mereka kemudian dikembalikan ke Rusia.
"Mereka mengizinkan saya untuk datang dan membawa pulang putra kedua saya hari itu juga," ujar Marina.
"Ketika saya dalam perjalanan untuk menjemput mereka, saya menelepon dan menanyakan bila ada yang dibutuhkan. 'Ibu, saya tidak butuh apa-apa,' ia menjawab, 'hanya ibu',” terangnya.