Polisi Temukan Buku Khilafah, NII dan ISIS di Kantor Pusat Khilafatul Muslimin
JAKARTA - Polisi menemukan sejumlah buku dan dokumen tentang khilafah, Negara Islam Indonesia (NII) serta Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Kantor Pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, barang bukti buku dan dokumen tersebut ditemukan saat menggeledah kantor pusat organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja tersebut.
"Temuan yang kita peroleh di kantor pusat Khilafatul Muslimin tersebut berupa buku dan dokumen. diantaranya terkait dengan khilafah, kemudian NII, dan juga ISIS," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Kamis (9/6/2022).
Meski demikian, Zulpan belum membeberkan lebih lanjut berapa jumlah buku dan dokumen yang disita. Ia mengatakan saat ini tim penyidik Polda Metro Jaya tengah mendalami hasil penggeledahan tersebut.
Baca juga: 18 Anggota Khilafatul Muslimin Surabaya Diperiksa Polda Jatim
"Saat ini sedang didalami oleh tim penyidik guna mengembangkan lebih lanjut terkait dengan kasus ini, khususnya terkait dengan paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang coba dikembangkan oleh ormas ini," katanya.
Sebelumnya, polisi menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja di Bandar Lampung pada Selasa (7/6/2022) pagi. Setelah mengumpulkan barang bukti dan melakukan gelar perkara, polisi menetapkan Abdul Qadir sebagai tersangka karena bertanggung jawab atas kegiatan Khilafatul Muslimin.
Sebelumnya polisi menegaskan tidak hanya menindak konvoi yang dilakukan Khilafatul Muslimin di Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Kepolisian melihat Khilafatul Muslimin sebagai organisasi masyarakat yang ingin mengganti ideologi negara dan menjelekkan pemerintahan yang sah.
Dalam website dan buletinnya, Khilafatul Muslimin menyatakan Pancasila tidak sesuai dan hanya khilafah yang dapat memakmurkan bumi dan mensejahterakan umat.
Abdul Qadir sebagai pimpinan Khilafatul Muslimin ingin mengganti ideologi negara, yakni Pancasila dengan khilafah. Hal tersebut, kata Zulpan, telah melanggar hukum.
