JAKARTA - Polri menyatakan menggandeng lembaga PPATK untuk melacak dugaan aliran dana organsiasi Khilafatul Muslimin di luar negeri.
"Masih didalami, karena Polri tidak bisa bekerja sendiri ketika menyangkut masalah aliran dana. Kita harus bekerja sama dengan PPATK," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/6/2022).
Menurut Dedi, pihaknya juga akan bekerja sama dengan instansi, diantaranya Densus 88 Antiteror Polri karena memiliki data yang akurat.
"Dan juga kita akan bekerjasama dengan berbagai macam stakeholder terkait lainnya yabg bisa betul-betul melacak dana tersebut dari mana. Dan tentunya tim dari Densus pun karena memiliki data base yang sangat kuat, juga pasti akan mendalaminya," ujar Dedi.
Baca juga: Kapolri: Saya Tidak Segan Menindak Pelaku Penyimpangan Minyak Goreng!
Polri sebelumnya menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Lampung. Dalam hal ini ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, AQB, GZ, DS dan AS.
Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dan pelanggaran UU Ormas dengan menawarkan ideologi khilafah.
Baca juga: 5 Fakta Sumber Dana Khilafatul Muslimin, dari Kotak Amal!
Abdul Qadir Baraja dijerat dengan Pasal 59 ayat 4 juncto Pasal 82 ayat 2 UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
(Fakhrizal Fakhri )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.