Kepala BNPB Sebut Masyarakat Mamuju Trauma Gempa karena Isu Hoaks
Pemerintah daerah setempat segera menetapkan status tanggap darurat bencana, dan membentuk Pos Komando (Posko) tanggap darurat penanganan bencana gempabumi M 5.8 Mamuju. Hal ini diperlukan agar kaji cepat kebutuhan, pendataan dan distribusi bantuan dapat lebih terorganisir dan optimal.
Di samping itu, dalam upaya penanganan darurat, Suharyanto meminta pemerintah daerah agar mengutamakan keselamatan masyarakat. Sebab, keselamatan adalah hukum yang tertinggi dalam penaggulangan bencana, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo.
"Mohon setelah ini status tanggap darurat. Disusun organisasinya, dilihat tingkat kerusakannya. Sehingga kegiatan tanggap darurat bisa terpadu,” kata Suharyanto.
“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu Bapak Presiden selalu menekankan itu,” imbuhnya.
Baca juga: Gempabumi M5.8 Gorontalo Dirasakan di 4 Provinsi
Dia juga berpesan tentang pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala ancaman bencana. Hal itu karena Indonesia menjadi negara yang memiliki ragam potensi ancaman bencana alam. Sehingga kesadaran masyarakat adalah hal mutlak yang harus ditingkatkan agar lebih siap dalam menghadapi bencana.
“Budaya sadar bencana ini harus terus kita tingkatkan. Ini mungkin ke depan akan jadi program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Barat, bahwa tanah yang ditempati ini memang rawan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana di kemudian hari maka mereka bisa lebih paham bagaimana menyelamatkan diri,” pungkas Suharyanto.
Suharyanto juga menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 1 miliar rupiah guna mendukung percepatan penanganan gempa bumi magnitudo 5.8 di wilayah Mamuju dan sekitarnya.
Adapun rinciannya adalah 250 juta untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, 250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Mamuju, 250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Majene dan dukungan operasional darurat bencana 150 juta untuk Korem 142 serta 100 juta untuk Polda Sulawesi Barat.
(Fakhrizal Fakhri )
