Mahfud MD Sebut Kejagung Dapat Apresiasi dari Komisioner Tinggi HAM PBB Tangani Kasus Paniai
Dia juga menuturkan, Dewan HAM PBB tidaklah meminta klarifikasi kepada Indonesia atas penanganan kasus HAM yang dianggap memburuk. Menurutnya, hal itu hanya tudingan semata dan provokasi yang terjadi di media sosial (Medsos).
"Saya katakan kita ini sering diprovokasi oleh Medsos yang tidak jelas. Kalau saudara buka website Dewan HAM PBB, Komisi Tinggi HAM PBB yang pidato kemarin itu ndak ada, Indonesia itu bersih dari masalah Papua," ucapnya.
Dia menjelaskan, dalam pidato Pembukaan Sesi ke-50 Sidang Dewan HAM oleh Komisi Tinggi HAM PBB, Indonesia tidaklah termasuk ke dalam daftar 21 negara yang perkembangan HAMnya sedang dirujuk.
"Sidang Dewan HAM, Komisioner Tinggi HAM menyebut 21 negara yang perkembangan HAM-nya 23 dirujuk dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Sudah tiga tahun ini, tepatnya sejak tahun 2020," pungkasnya.
(Awaludin)
