Share

Mahathir Mohamad Klaim Kepulauan Riau Milik Malaysia, Ini Reaksi Keras KSP

Fahmi Firdaus , Okezone · Selasa 21 Juni 2022 17:10 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 21 18 2615566 mahathir-mohamad-klaim-kepulauan-riau-milik-malaysia-ini-reaksi-keras-ksp-wePAxgqvIl.jpg Mahathir Mohamad/Reuters

JAKARTA - Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dia meminta Malaysia mengambil Singapura dan Kepulauan Riau RI sebagai wilayah negeri jiran.

Karena menurut dia Singapura dan Riau adalah bagian dari Tanah Melayu yang memiliki hubungan historis dengan Malaysia.

(Baca juga: Mantan PM Mahathir: Malaysia Harus Mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau)

Hal itu diutarakannya saat acara di Selangor yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi non-pemerintah di bawah bendera Kongres Survival Melayu (Kongres untuk Kelangsungan Hidup Melayu) dan berjudul Aku Melayu: Survival Bermula (Saya Melayu: Kelangsungan Hidup Dimulai).

"Namun, tidak ada tuntutan apapun dari Singapura. Sebaliknya, kami menunjukkan apresiasi kami kepada kepemimpinan negara baru bernama Singapura ini," ujar Mahathir dalam pidatonya.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani menanggapi pernyataan kontroversial Mahathir Mohamad.

"Perlu dikonfirmasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi Pemerintah Malaysia. Kalau tidak, maka pernyataan tersebut hanyalah pandangan pribadi," kata Jaleswari dilansir Antara, Selasa (21/6/2022).

Jaleswari menegaskan, secara obyektif, untuk menentukan pemegang kedaulatan atas suatu wilayah, hukum kebiasaan internasional maupun berbagai preseden putusan pengadilan internasional telah memberikan standar kendali efektif yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah terhadap wilayah yang diklaim.

"Hingga detik ini, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Provinsi Riau adalah Pemerintah Republik Indonesia," ujarnya.

Hal tersebut, kata Jaleswari, bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Riau yang dilakukan melalui proses demokratis, kapasitas menerapkan hukum nasional, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintah yang sah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini