BPN DKI Jakarta: Pergantian Nama Jalan di Sertifikat Tanah Tak Dikenakan Biaya
JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Dwi Budi Martono menyebutkan bahwa kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengubah sejumlah nama jalan Ibu Kota tidak akan membuat masyarakat dikenakan biaya tambahan.
Hal tersebut dia sampaikan saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers Penggantian Nama Jalan di Pendopo Balaikota DKI Jakarta, Senin (27/6/2022).
"Jadi kita siap mendukung reformasi di bidang address ini. Mudah-mudahan reformasi-reformasi selanjutnya akan mempermudah informasi masyarakat baik yang residence asli dan tamu-tamu yang semakin banyak di DKI," ujar Dwi Budi Martono.
Ia memastikan terkait pergantian nama di dokumen sertifikat tanah tidak akan membuat tambahan biaya bagi masyarakat.
Baca juga: Kakorlantas: Masyarakat Terdampak Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Wajib Ganti STNK
"Nah ini semua tidak ada kaitannya dengan hak atas tanah. Sertifikat atas tanah masih berlaku dan tidak ada tambahan biaya apabila masyarakat ingin mengubah ke nama jalan yang baru," terang Dwi Budi Martono.
Budi memastikan, seluruh jajarannya akan diberikan satu kesepemahaman terkait tidak ada biaya tambahan terkait pergantian alamat untuk nama jalan yang diganti Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Anies Bilang Perubahan Nama Jalan di Jakarta untuk Hormati Pahlawan yang Berjasa
"Sekali lagi, ini sudah kami sampaikan ke seluruh jajaran baik di front office loket, back office maupun petugas kami yang di lapangan. Semua akan mengikuti keputusan Gubernur ini dan ini semua untuk kepentingan masyarakat," tegas Dwi Budi Martono.
