Share

Suu Kyi Kembali Dijatuhi Hukuman Penjara 6 Tahun Atas Tuduhan Korupsi, Total Jadi 17 Tahun

Susi Susanti, Okezone · Selasa 16 Agustus 2022 15:12 WIB
https: img.okezone.com content 2022 08 16 18 2648920 suu-kyi-kembali-dijatuhi-hukuman-penjara-6-tahun-atas-tuduhan-korupsi-total-jadi-17-tahun-HnTr9VIueN.jpg Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi kembali dihukum penjara 6 tahun (Foto: Reuters)

MYANMAR - Media pemerintah melaporkan pada Selasa (16/8/2022) bahwa sebuah pengadilan di Myanmar yang dikelola militer telah menghukum pemimpin terguling Aung San Suu Kyi enam tahun penjara lagi setelah menghukumnya atas empat tuduhan korupsi tambahan.

Putusan terbaru dalam serangkaian persidangan rahasia terhadap peraih Nobel itu membuat hukuman penjara totalnya menjadi 17 tahun. Putusan ini juga datang ketika Utusan Khusus PBB untuk Myanmar melakukan perjalanan ke negara itu pada Senin (15/8/2022) untuk mengatasi "situasi (hak) yang memburuk."

Suu Kyi, 77, sebelumnya dinyatakan bersalah atas berbagai pelanggaran mulai dari korupsi hingga pelanggaran pemilu.

Menurut Kantor Berita Myanmar (MNA), pada Senin (15/8/2022), Suu Kyi dijatuhi hukuman atas tuduhan menyalahgunakan dana dari badan amal untuk membangun rumah dan menyewakan tanah milik pemerintah.

Baca juga: Dipindahkan dari Tahanan Rumah, Aung San Suu Kyi Dikirim ke Sel Isolasi

Tiga mantan pejabat pemerintah lainnya juga dijatuhi hukuman tiga tahun penjara atas tuduhan serupa.

Suu Kyi ditahan di sel isolasi di sebuah penjara di ibu kota Naypyitaw dan telah membantah semua tuduhan terhadapnya.

Baca juga: Junta Myanmar Pindahkan Suu Kyi ke Penjara Naypyidaw

Kelompok hak asasi internasional dan para pemimpin dunia telah menyatakan keprihatinan tentang memburuknya kondisi hak asasi manusia di Myanmar dan menolak persidangan yang sedang berlangsung terhadap Suu Kyi, menyebut mereka tidak adil.

"Penghukuman dan hukuman yang tidak adil dari junta militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi adalah bagian dari serangan metodis terhadap hak asasi manusia di seluruh negeri," kata Elaine Pearson, penjabat direktur Asia di Human Rights Watch (HRW), dalam sebuah pernyataan pada Senin (15/8/2022).

"Kesediaan militer untuk menghilangkan secara paksa pemimpin sipil terkemuka negara itu mengungkapkan kebrutalan yang dihadapi tahanan politik yang kurang dikenal," lanjutnya.

Sementara itu, PBB dalam sebuah pernyataan menyataan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, melakukan perjalanan ke Myanmar pada Senin (15/8/2022) untuk mengatasi situasi yang memburuk dan kekhawatiran yang mendesak.

"Kunjungan Utusan Khusus itu mengikuti konsultasi ekstensifnya dengan para aktor dari seluruh spektrum politik, masyarakat sipil serta masyarakat yang terkena dampak konflik yang sedang berlangsung," kata pernyataan itu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini