JAKARTA - Dinasti politik sebagai sesuatu yang harus dijauhi dalam dunia perpolitikan Tanah Air. Namun tanggapan berbeda disampaikan politikus Golkar, Nurul Arifin.
Nurul mengaku, dirinya sempat anti terhadap politik dinasti, ketika masih di luar parlemen. Namun, setelah masuk ke dalam parpol, dia memiliki pandangan berbeda.
“Ketika saya masih menjadi aktivis di luar, saya melihat ini adalah satu defisit. Tapi ketika saya di dalam, saya melihat ini bukan defisit politik, dinasti politik ini,” kata Nurul saat diskusi publik terkait dengan persiapan Pemilu 2024 dengan tajuk program ‘Election Talk Series,’ yang diadakan BRIN bekerjasama dengan International IDEA pada Kamis (25/8/2022) secara daring.
Dinasti politik, jelas dia, kembali kepada individu masing-masing orang. Ketika memiliki kemampuan, tidak ada alasan untuk menolak yang bersangkutan untuk maju.
“Kalau orangnya mumpuni, kenapa juga tidak boleh? Kalau kita melihat satu contoh, partai politik di Jepang, LDP. Itu semuanya adalah anaknya si ini, atau kakeknya adalah tokoh politik yang punya karisma, misalnya,” jelas dia.
“Jadi, dinasti politik tidak menjadi sesuatu yang haram, ketika orang-orang tersebut mempunyai komitmen dan mempunya kapasitas dan kapabilitas,” jelas dia.