Soroti Nasib Karyawan Outsourcing, Mahyudin: Harus Ada Perhatian Khusus dari Pemerintah
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Mahyudin menyesalkan masih banyaknya ketidakadilan dan ketidakpastian status yang dihadapi kaum pekerja akibat penerapan sistem outsourcing.
Hal itu disampaikan saat menerima Ketua DPD FSP KEP Kaltim/Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan Minyak, Gas Bumi dan Umum, Minggu (11/9/2022).
"Partai Perindo sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kalau nanti kita diberikan kepercayaan oleh rakyat, kita akan bekerja sepenuh tenaga untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera," kata Mahyudin.
"Hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan dengan kalangan serikat pekerja itu, antara lain harus adanya perhatian khusus dari pemerintah dan perusahaan untuk kesejahteraan karyawan yang berstatus sebagai karyawan outsourcing. Sebab, kami mendengar banyaknya keluhan yang disampaikan langsung para karyawan berstatus outsourcing," katanya.
Mahyudin mengingatkan perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan dengan mengabaikan kesejahteraan karyawan outsourcing, seperti belum jelasnya status para karyawan outsourcing saat kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja outsourcing selesai.
"Padahal, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, kontrak kerja karyawan outsourcing ini berstatus PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu). Serta ini tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat jangka panjang," katanya.
