Tak Lolos Pemilu 2024, Gabungan 16 Parpol Mengadu ke Ketua DPD RI
Senada dengan Farhat, Syansahril mengatakan sistem Sipol sangat memberatkan karena harus memasukkan data terpenuhinya syarat 100 persen parpol di tingkat provinsi, 75 persen kabupaten dan kota dan 50 persen kecamatan.
"Belum lagi syarat 350 ribu KTP dan KTA. Ini sangat menyita semuanya, apalagi sistemnya sering gangguan. Jadi demokrasi prosedural dengan waktu yang sempit ini tidak efektif," papar dia.
BACA JUGA:Tingkat Kesembuhan Covid-19 Bertambah 2.997 Orang Hari Ini
Untuk itulah gabungan 16 parpol yang tak lolos sebagai peserta Pemilu 2024 meminta DPD RI memfasilitasi ke pemerintah dan pihak terkait supaya keluhan mereka diklarifikasi.
"Inginnya tentu kami diloloskan sebagai peserta Pemilu 2024," tukasnya.
BACA JUGA:Dikabarkan Sakit, Azyumardi Azra Jalani Perawatan ke RS Serdang Kuala Lumpur
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan meminta Komite 1 DPD RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan KPU, Kemendagri, Bawaslu, Kemenkumham dan DKPP.
"Kita akan fasilitasi gabungan parpol ini untuk meminta klarifikasi langsung pada pihak yang berkepentingan. Kita akan pertemukan parpol dengan KPU, Bawaslu dan lainnya," tukas LaNyalla.
(Nanda Aria)
