Pemprov DKI Integrasikan Data Bansos untuk Pengentasan Kemiskinan

“Peran DTKS ini sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan warga masyarakat miskin. Oleh sebab itu, dibutuhkan DTKS yang valid dan termutakhirkan dengan baik, agar bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari.

Premi menambahkan, Dinsos DKI telah berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mengoptimalkan pendaftaran DTKS melalui pengecekan data tanah dan kendaraan, validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), peningkatan hit pendaftar yang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta peningkatan kapasitas sistem teknologi informasi (IT).

“Pengecekan data kepemilikan tanah dan kendaraan ini diperlukan, karena data perpajakan ini menjadi dasar dalam penentuan proses pendaftaran DTKS. Ke depan, Pusdatin Jamsos akan melakukan evaluasi Pendamsos, baik dari segi kualitas maupun kuantitas guna, pelayanan yang lebih baik,” tuturnya.

Tidak semua orang berhak mendapatkan dana bansos. Ada beberapa syarat khusus, di antaranya memiliki KTP DKI dan berdomisili di Jakarta. Lalu, calon penerima bansos juga tidak boleh memiliki mobil, tak punya anggota keluarga yang bekerja sebagai pegawai tetap BUMN, PNS, TNI, Polri, anggota DPRD maupun DPR RI, serta dianggap miskin oleh masyarakat setempat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Harry Hikmat, menyatakan, Kemensos secara periodik terus memperbarui DTKS. Untuk memastikan validitas data, Kemensos telah meningkatkan pembaruan data, dari sebelumnya setahun dua kali menjadi setiap bulan kini.

Upaya peningkatan validitas data juga dilakukan dengan dukungan inovasi teknologi, misalnya dengan geo-tagging melalui citra satelit. Hal ini memungkinkan dalam DTKS terbaru yang dilengkapi dengan foto kondisi rumah penerima bantuan.

“Untuk data, terus-menerus kita tingkatkan validitas dan realiabilitas ketepatan sasaran, untuk memastikan penerima bansos dari DTKS, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako,” ujar Harry.

Pendaftaran DTKS 2022 dibuka pada Februari, April, Juli, serta Oktober. Masyarakat Jakarta bisa mulai menyiapkan data penting seperti data diri, anggota keluarga, dan informasi rumah tangga.