Sejarah Berdirinya Republik Turki Setelah Kesultanan Ottoman
JAKARTA - Turki atau secara resmi disebut sebagai Republik Turkiye merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem presidensial di kawasan Timur Tengah. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara.
Sebelumnya, Turki menganut sistem kekaisaran yang bernama Turki Utsmani (Ottoman). Bergantinya Kesultanan Ottoman menjadi Republik Turki merupakan efek dari semakin merosotnya kekuatan Ottoman selama berabad-abad. Berbagai rentetan peristiwa mendorong kelompok nasionalis sekuler di Ottoman untuk mengangkat senjata & memerangi pasukan dari negara-negara yang menduduki wilayah Ottoman. Hasilnya, mereka berhasil menang sekaligus mengubah Turki dari yang awalnya berbentuk kesultanan menjadi republik.
Baca juga: Arkeolog Klaim Telah Temukan Makam Sinterklas di Turki
Lantas, bagaimana sejarah negara tersebut bisa mengubah sistem pemerintah dari kesultanan menjadi republik? Melansir dari Britannica, berikut penjelasannya.
Baca juga: Kecelakaan Balon Udara di Turki, 2 Turis Spanyol Tewas, 3 Terluka
Saat Perang Dunia I, pemerintahan Turki di bawah Sultan Ottoman ke-36, Mehmed IV, tidak melakukan perlawanan terhadap Sekutu. Meskipun begitu, kantong-kantong perlawanan tetap terjadi di Anatolia Timur yang menjadi cikal bakal lahirnya Turki Modern. Kantong-kantong perlawanan ini terdiri dari kelompok-kelompok laskar dan desertir, sejumlah unit Ottoman yang masih utuh, dan berbagai elemen masyarakat.
Saat itu, Mustafa Kemal, salah satu perwira paling sukses di kesultanan, berangkat untuk misi resmi ke Anatolia timur. Dikota ini, Ia berencana pembentukan tentara nasional pasca mendarat di Samsun 19 Juni 1919. Komite eksekutif menunjuknya sebagai ketua untuk mengorganisir perlawanan.
Pemerintah resmi menyerah pada tekanan kelompok pendukung Mustafa Kemal. Wazir Agung yang tidak populer, Damad Ferid Pasha, mengundurkan diri dan digantikan oleh Ali Riza Pasha yang lebih simpatik.
Peristiwa itu, terjadi setelah empat hari pendudukan Yunani di Izmir. Kemudian mengundang delegasi untuk kongres di Erzurum Juli 1919 yang dikenal dengan kongres Erzurum. Pada kongres tersebut menghasilkan resolusi Pakta Nasional yang menekankan tekad rakyat Turki untuk berjuang untuk kemerdekaan nasional.
Damad Ferid kembali menjadi wazir pada 5 April 1920. Dengan dukungan kelompok agama, ia bertekad untuk menghancurkan kelompok pendukung Mustafa Kemal.
Mustafa Kemal dan pendukungnya dihadapkan pada tekanan dari berbagai arah. Terjadi pemberontakan lokal, pasukan resmi Ottoman, dan konflik dengan Yunani. Kebutuhan mendesak pertama adalah membangun fondasi resmi sebelum melakukan tindakan apa pun.
Pada 23 April 1920, Majelis Nasional Besar bertemu di Ankara dan secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan sultan harus menentang penjajahan asing. Undang-Undang Dasar 20 Januari 1921 menyebutkan, majelis menyatakan bahwa kedaulatan adalah milik bangsa. Majelis dianggap sebagai wakil bangsa yang sejati dan satu-satunya.
Nama negara dinyatakan sebagai Turki (Türkiye), dan kekuasaan eksekutif dipercayakan kepada dewan eksekutif yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Mustafa Kemal akhirnya bisa berkonsentrasi penuh pada perang dan berhasil meredam pemberontakan lokal serta mengalahkan pasukan Ottoman.
Pada 1920-1921, pasukan Yunani membuat kemajuan besar, dan hampir mencapai Ankara. Kemudian, berhasil dikalahkan pada Pertempuran Sungai Sakarya, 24 Agustus 1921 serta membawa Turki menduduki Izmir pada 9 September 1922.
Saat itu, Mustafa Kemal dan pendukungnya sudah mulai mendapatkan pengakuan Eropa. Pada 16 Maret 1921, Perjanjian Soviet-Turki memberi Turki keuntungan dengan kembalinya Kota Kars dan Ardahan ke Turki. Masalah domestik mendorong Italia untuk mulai menarik diri dari wilayah Turki yang didudukinya. Berdasarkan Perjanjian Ankara, Perancis setuju untuk meninggalkan wilayah selatan Kilikia. Akhirnya, Sekutu setuju untuk menyerahkan kembali Istanbul dan Thrace Timur ke tangan Turki.
Konflik dengan Yunani berakhir lewat penyelesaian komprehensif yang akhirnya dicapai melalui Perjanjian Lausanne (1923). Perbatasan Turki di Thrace didirikan di Sungai Maritsa, dan Yunani mengembalikan Pulau Gökçeada (Imbros) dan Bozcaada (Tenedos). Terjadi pertukaran populasi yang menyebabkan sekitar 1.300.000 orang Yunani meninggalkan Turki dan 400.000 orang Turki dipulangkan. Status Kota Mosul diserahkan kepada Liga Bangsa-Bangsa, yang pada tahun 1925 merekomendasikannya untuk menjadi bagian dari negara baru Irak.
Perjanjian Lausanne juga mengatur pembagian utang publik Ottoman, penghapusan kapitulasi secara bertahap, dan memberi wewenang otoritas internasional untuk mengontrol selat yang merupakan akses ke Laut Hitam. Turki tidak mendapatkan kembali kendali penuh atas selat itu hingga Konvensi Montreux tahun 1936.
Pembangunan sistem politik baru dimulai dengan penghapusan kesultanan dan deklarasi republik. Kesetiaan rakyat kepada dinasti Ottoman sangat kuat bahkan di kalangan pendukung Mustafa Kemal. Akan tetapi, kedekatan Sultan Mehmed VI dengan Sekutu membuatnya kehilangan dukungan. Hal tersebut sedikit banyak terbantu oleh adanya undangan Sekutu kepada Sultan untuk mencalonkan wakil ke Lausanne.
Dengan kombinasi ancaman dan persuasi yang cemerlang, Mustafa Kemal mampu mendorong majelis untuk menghapuskan kesultanan (1 November 1922). Mehmed VI meninggalkan Turki, dan sepupunya Abdülmecid II diangkat sebagai khalifah Ottoman pertama dan terakhir yang tidak bergelar Sultan.
(Susi Susanti)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
