KOLOMBO – Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe pada Senin, (14/11/2022) mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah untuk menetapkan kerangka hukum guna melakukan ekspor produk mengandung ganja. Langkah ini diambil demi mendorong ekonomi negara Asia Selatan itu keluar dari krisis.
“Nanti akan dibentuk panitia khusus untuk mendalami budidaya ganja untuk tujuan ekspor,” kata Wickremesinghe sebagaimana dilansir Sputnik.
BACA JUGA: Peternak Thailand Beri Makan Ayamnya dengan Ganja, Klaim Tingkatkan Kualitas Daging
Penggunaan ganja, selain untuk tujuan pengobatan, dianggap sebagai aktivitas kriminal berdasarkan hukum yang dapat menyebabkan pelanggar masuk penjara dan denda uang yang besar.
Selain itu, untuk mengatur industri tembakau (Beedi) lokal, anggaran telah mengusulkan untuk mengenakan pajak SLR2 (sekira Rp85) per batang Beedi.
Wickremesinghe, yang menggantikan Gotabaya Rajapaksa pada Juli, mengusulkan kenaikan tarif pajak penghasilan pribadi dan badan menjadi 30 persen dari 24 persen dan beberapa langkah reformasi lainnya untuk membawa perekonomian pada tingkat pertumbuhan tahunan 7-8 persen.
“Saya ingin mendefinisikan ekonomi baru yang akan kita bangun sebagai ekonomi pasar sosial atau sistem ekonomi terbuka perlindungan sosial,” tegas Wickremesinghe.
Ekonomi baru akan didasarkan pada ekonomi kompetitif berorientasi ekspor, ekonomi hijau dan biru yang ramah lingkungan, dan ekonomi digital, tambah Presiden.
Follow Berita Okezone di Google News
