JAKARTA - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memaparkan tujuh isu keumatan yang dibahas pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo.
Isu pertama yakni regimentasi agama atau standarisasi pemahaman agama oleh pemerintah, termasuk soal tata cara ubudiyah berdasarkan mazhab tertentu.
Saat ini, kata Abdul Mu'ti gejala faham agama tertentu disebabkan dominasi agama. Sehingga, memiliki akses kepada kekuasaan.
"Seperti berusaha untuk dipaksakan atau dijadikan sebagai suatu faham agama yang melekat pada kekuasaan," ucapnya dalam wabinar Partai Perindo yang bertema fokus pembaruan Muhammadiyah pasca muktamar, Jumat, (25/11/2022).
Hal ini menjadi masalah yang harus ditangani kata Abdul Mu'ti. Apalagi, banyak janjian sejarah yang menunjukkan formalisasi faham agama kepada pemerintah.
"Itu salah satu masalah yang serius dalam kita membangun kerukunan dan kebebasan beragama," jelasnya.
Kedua, membangun kesalehan digital. Hal ini didasari banyak umat muslim didapati gampang menyebar informasi viral tanpa cek dan ricek (tabayun) yang pada akhirnya hanya akan membawa fitnah. Hal ini pun harus ditangani.
Isu ketiga yakni memperkuat persatuan umat. Kata Abdul Mu'ti banyak umat Islam yang belum bekerjasama.