Share

Dianggap Tidak Sah, New South Wales Akhirnya Hapus 33.000 Lebih Denda Covid-19 yang Mencapai Rp157 Miliar

Susi Susanti, Okezone · Rabu 30 November 2022 13:14 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 30 18 2717763 dianggap-tidak-sah-new-south-wales-akhirnya-hapus-33-000-lebih-denda-covid-19-yang-mencapai-rp157-miliar-78xWC9mivS.jpg NSW hapus denda pelanggaran Covid-19 (Foto: ABC News)

AUSTRALIA - Lebih dari 33.000 denda Covid-19 dengan jumlah mencapai USD10 juta (Rp157 miliar) akan dihapus atau dikembalikan di negara bagian terpadat di Australia, New South Wales (NSW) setelah pengadilan menganggapnya tidak sah.

Seperti diketahui, denda "gagal mematuhi" dikeluarkan untuk berbagai dugaan pelanggaran. Mulai dari naik mobil bersama (carpooling) hingga menghadiri pertemuan publik.

Denda berkisar dari USD1.000 (Rp16 juta) hingga USD3.000 (Rp47 juta). Sebuah kelompok advokasi hukum Australia menggugat denda era pandemi dengan alasan tidak jelas.

Baca juga: Hari Paling Mematikan, Australia Catat Rekor Kematian Akibat Covid-19

Pada akhirnya, pengacara pemerintah mengakui bahwa denda tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum di Mahkamah Agung NSW. Tak lama setelah keputusan dijatuhkan, Komisaris Administrasi Denda menarik 31.121 dari 62.138 denda.

Baca juga: Awali Tahun Baru 2022, Australia Catat Rekor Kasus Covid-19

Dikutip BBC, dalam pernyataannya, Revenue NSW mengatakan pihaknya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga selama pandemi.

Namun, meski mengatakan akan mencabut denda "gagal mematuhi", Revenue NSW menambahkan keputusan itu "tidak berarti pelanggaran tidak dilakukan".

Sementara itu, Pusat Hukum Redfern (RLC), yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung, memuji keputusan pada Selasa (29/11/2022) sebagai "kemenangan penting" dalam sebuah tweet.

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

Sebelum putusan, pengacara pusat Samantha Lee mengatakan "kasus ini lebih dari sekadar denda dua orang".

"Ini tentang perlunya mematuhi aturan hukum dengan baik, bahkan selama pandemi,” terangnya.

RLC juga menuduh denda dikeluarkan secara tidak proporsional untuk orang yang tinggal di daerah miskin.

RCL mengatakan statistik menunjukkan mayoritas denda Covid-19 dikeluarkan untuk mereka yang tinggal di daerah dengan sosial ekonomi rendah dan daerah dengan sebagian besar populasi First Nations.

Sementara itu, tinjauan independen atas tanggapan Australia terhadap pandemi Covid-19 menemukan bahwa perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas menjadi beberapa pihak yang menanggung beban yang paling berat.

Tinjauan ini juga menemukan orang Australia di 20% terendah dari status sosial ekonomi tiga kali lebih mungkin meninggal karena Covid-19 daripada mereka yang berada di 20% teratas.

Negara bagian dan teritori Australia memberlakukan pembatasan ketat selama pandemi. Termasuk pembatasan perjalanan dan pergerakan di luar rumah dan larangan bepergian antar negara bagian.

Pemerintah federal juga melarang perjalanan internasional selama hampir dua tahun dalam upaya mengekang penyebaran virus.

New South Wales saat ini mengalami gelombang Omicron Covid-19 ketiga dengan negara bagian mencatat lebih dari 31.000 kasus minggu ini.

Hakim yang memimpin kasus ini diperkirakan akan merilis keputusan penuh di kemudian hari.

1
3

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini