Sejarah Lagu Kebangsaan Jepang yang Memiliki Lirik Terpendek

Sebelum Kimigayo selesai digarap dan diadopsi sebagai lagu resmi Jepang pada tahun 1888, melodi yang berbeda telah diajukan oleh musisi Irlandia, John William Fenton pada 1869. Ia merupakan seorang pemimpin sebuah band militer di Jepang pada awal periode Meiji. Versi Fenton terbukti tidak populer, jadi tidak pernah diadopsi secara resmi.

Pada 1880, komposer istana Yoshiisa Oku dan Akimori Hayashi dengan aransemen Jerman Franz Eckert menciptakan lagu kebangsaan Jepang tersebut yang digunakan hingga sekarang. Melodi ini dibuat berdasarkan pada bentuk musik tradisional istana Jepang yang diubah dalam gaya campuran dari Barat (mode Gregorian) dan menggunakan beberapa elemen dari aransemen Fenton.

Ketika Jepang mensahkan Undang-Undang tentang Bendera dan Lagu Kebangsaan pada tahun 1999, Kimigayo diabadikan sebagai lagu kebangsaan resmi negara dan kekaisaran. Judul lagu dan lirik pendek dari Kimigayo biasanya dikaitkan dengan pemujaan kaisar Jepang, berharap pemerintahan mereka panjang dan makmur.

Namun, beberapa pihak mengatakan bahwa hal ini menuai kontroversi. Banyak orang di Jepang dan negara-negara Asia lainnya mengaku heran pada asosiasi lagu tersebut karena dinilai sebagai simbol militerisme dan imperialisme pada liriknya.

Guru di Hiroshima pada 1999, Osaka pada 2010, dan lebih meluas pada 2011 dan 2012 melakukan pemberontakan di mana mereka menolak untuk menampilkan lagu atau menyanyikannya, meskipun ada perintah bahwa guru harus menghormati lagu dan bendera nasional di sekolah, atau sebaliknya. berisiko kehilangan pekerjaan mereka. Namun, serikat guru dan proses pengadilan selanjutnya telah membatalkan demonstrasi menentang 'Kimigayo', menganggap penggunaan lagu tersebut di sekolah sebagai konstitusional.

Sekolah-sekolah banyak terlibat konflik atas kewajiban pada lagu kebangsaan dan bendera tersebut. Sejak 23 Oktober 2003, 410 guru dan pekerja sekolah telah dihukum karena menolak untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan seperti yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Hal ini telah menjadi berita hangat di berbagai surat kabar.

Dewan Pendidikan Tokyo menetapkan agar lagu kebangsaan dinyanyikan dan bendera dikibarkan pada berbagai acara di sekolah-sekolah negeri di metropolitan Tokyo, dan agar guru-guru sekolah menghormati keduanya atau mereka akan menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Pemerintah setempat berpendapat bahwa sekolah-sekolah tersebut adalah lembaga milik pemerintah, maka para karyawan berkewajiban untuk melarang siswa-siswa bagaimana menjadi warga negara Jepang yang baik.