Panglima TNI Akan Berikan Sanksi Jika Prajurit Ketahuan Berpolitik
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan, bahwa dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada prajuritnya yang ketahuan berpolitik praktis.
"Kita kan punya perangkat hukum, ada Pom TNI, Pomal, Pomad, ada Pomau. Ya sudah mekanisme itu saja, saya sudah sampaikan reformasi birokrasi tentang tetap tegakan hukum," kata Yudo di SICC, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
BACA JUGA:Kader Perindo Sebut Covid-19 Buat Masyarakat Indonesia Lebih Sadar akan Kesehatan
"Kalau memang kena pidana ya pidana jadi prajurit prajurit yang melanggar hukum pastinya akan kita kenakan sanksi hukum," sambungnya.
Yudo menjelaskan, netralitas prajurit TNI merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Bahkan, netralitas tersebut juga ia tegaskan saat dirinya menjalani fit and proper test Panglima TNI.
BACA JUGA:Gempa Darat 4,7 Magnitudo Guncang Ruteng NTT, Waspada Gempa Susulan
"Sesuai perintah (Presiden Jokowi) waktu fit and proper test, TNI harus netral, dan saya akan menjamin netralitas TNI di pemilu 2024 itu udah harga mati ga boleh ditawar lagi," katanya.
