Menpan-RB Minta Pemda Percepat Reformasi Birokrasi untuk Pengentasan Kemiskinan
Bahkan ia berujar pernah bangku sekolah berupa meja kursi yang sebenarnya pelaku UMKM lokal bisa membuat kalah bersaing dengan perusahaan -perusahaan besar itu, hanya karena adanya logo SNI.
“Saya matur presiden selama ada SNI ini tukang kayu tetangga bapak di Solo nggak bisa masuk katalog, kita cek benar syaratnya banyak banget, ternyata benar ada 12 ribu harus item ber-SNI, padahal yang wajib hanya 300. Setiap kebijakan harus ada afirmasi, agar rakyat kecil bisa mengakses dan mereka bisa beli produknya,” jelasnya.
Pria berusia 49 tahun ini juga menekankan agar perjalanan – perjalanan dinas dan rapat-rapat dinas yang tidak penting, tidak perlu dilakukan demi menghemat anggaran. Hal ini penting agar anggaran yang diperuntukkan bisa diberikan ke masyarakat untuk menekan angka kemiskinan di daerah-daerah, terlebih saat ini ada cara-cara digital untuk bisa mengkomunikasikan tanpa perlu menghabiskan anggaran untuk rapat dan perjalanan dinas ASN ke luar daerah.
