Menpan-RB Minta Pemda Percepat Reformasi Birokrasi untuk Pengentasan Kemiskinan
MALANG – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mendorong agar reformasi birokrasi bisa terus dipercepat sebagaimana instruksi dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini penting, karena reformasi birokrasi (RB) bisa berdampak pada turunnya angka kemiskinan di suatu wilayah.
BACA JUGA:Wapres Bangga Pesantren An-Nawawi Tanara Hasilkan Ulama Bereputasi Internasional
Azwar Anas mencontohkan reformasi birokrasi dari sisi pengadaan barang melalui e-katalog daerah yang sekarang dibolehkan.
Padahal dulu ketika ia menjabat sebagai Bupati Banyuwangi produk-produk UMKM tidak bisa ikut pengadaan barang dan jasa (PBJ) karena adanya sejumlah persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, salah satunya harus berlogo SNI.
“Sekarang kami pangkas semua kabupaten kota bisa membuat e-katalog lokal, kami laporkan presiden. Dulu produk lokal nggak bisa masuk e-katalog, karena harus ada SNI, sekarang SNI sudah kami coret,” ungkap Azwar Anas saat memberikan pengarahan ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Agung Kabupaten Malang, pada Jumat (17/2/2023).
Mantan Bupati Banyuwangi menjelaskan, sebelum adanya pencoretan SNI di setiap tender pengadaan barang dan jasa, perusahaan-perusahaan besar di Surabaya dan Jakarta selalu menjadi pemenangnya.
