Pakai Seragam Polri, Richard Eliezer Dikawal Anggota Propam Masuki Ruang Sidang KKEP
JAKARTA - Bharada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah tiba di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk hadiri Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Pantauan MPI di lapangan, Rabu (22/2/2023) Richard tiba sekitar pukul 10.30 WIB. Dengan mengenakan baju dinas harian lengkap, ia melenggang masuk ke ruang sidang. Saat berjalan menuju ruang sidang, Richard mendapat pengawalan oleh dua anggota Provos Polri.
(Baca juga: Polri Gelar Sidang Kode Etik Richard Eliezer Hari Ini)
Sebelumnya, Karopenmas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan meyampaikan, Richard Eliezer bakal jalani Sidang KKEP hari ini. Dalam sidang itu, setidaknya delapan orang saksi bakal dihadiri.
"Delapan orang saksi ya," kata Ramadhan saat ditemui di depan Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/2/2023).
Ramadhan melanjutkan, dalam sidang Bharada E itu terdapat satu orang ketua sidang, satu orang wakil ketua, dan satu orang anggota. "Jadi ada tiga orang yang memimpin jalannya sidang KKEP," ujar jenderal bintang satu ini.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebelumnya telah buka suara terkait Sidang KKEP Richard Eliezer. Ia memastikan menggelar KKEP untuk Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E.
Tak hanya itu, Polri juga akan menggelar sidang KKEP untuk Bripka Ricky Rizal Wibowo, dan Irjen Pol Teddy Minahasa. KKEP Bharada E dan Ricky Rizal terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J, sedangkan Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkotika jenis sabu.
"Iya (pasti disidang etik). Tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaannya kapan," kata Kapolri kepada wartawan.
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, Polri akan mempertimbangkan status justice collaborator (JC) terkait pelaksanaan sidang KKEP Bharada Richard Eliezer.
Sidang KKEP untuk menentukan status keanggotaan Bharada E akan berjalan sesuai aturan dan ketentuan. "Tentunya berdasarkan PP 1 Tahun 2003, kemudian PP Nomor 7 Tahun 2
(Fahmi Firdaus )
