Wapres : Apakah Ada Kewenangan PN untuk Menetapkan Penundaan Pemilu?
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN) yang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024. Putusan PN Jakpus itu mengabulkan gugatan Partai Prima.
Wapres mengatakan, persoalan ini harus dikaji lebih lanjut. Hal itu mengingat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih akan banding terhadap putusan PN Jakpus ini.
“Saya kira itu kan putusan dari PN ya, dari pihak yudikatif. Ya kita tunggu kan sekarang KPU banding, karena memang masalah ini kan bukan masalah mudah ya,” kata Wapres kepada awak media di Istana Wapres, Jumat (3/3/2023).
Ma'ruf Amin menyebutkan, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD telah bereaksi terhadap putusan PN ini.
“Apakah ada kewenangan PN untuk menetapkan penundaan pemilu itu? Ini yang sedang dilakukan pengkajian ya. Saya kira Menko Polhukam sudah bereaksi. Saya kira kemudian KPU sedang banding, karena itu kita tunggu saja,” tutur Wapres.
