NEW YORK – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meramal dirinya akan ditangkap pada Selasa (21/3/2023). Dia pun mendesak para pendukungnya untuk melancarkan protes massal.
Namun pengacaranya mengatakan belum ada komunikasi dari penegak hukum dan postingan mantan presiden itu berdasarkan laporan media.
Jaksa telah melihat kemungkinan dakwaan terhadap Trump. Laporan mengatakan itu bisa terjadi pada minggu depan.
Jika dia didakwa, itu akan menjadi kasus kriminal pertama yang diajukan terhadap mantan presiden AS.
Kasus ini berfokus pada dugaan uang tutup mulut yang dibayarkan atas nama Trump oleh pengacaranya kepada bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilihan presiden 2016.
Ini adalah salah satu dari beberapa kasus di mana pria berusia 76 tahun itu saat ini sedang diselidiki, meskipun dia belum didakwa dan menyangkal melakukan kesalahan di masing-masing kasus.
Trump telah berjanji untuk melanjutkan kampanyenya untuk menjadi calon dari Partai Republik dalam pemilihan presiden 2024, bahkan jika dia didakwa.
Follow Berita Okezone di Google News
Dikutip BBC, upaya masa lalu untuk menyelidikinya, termasuk dua persidangan pemakzulan, penyelidikan Rusia dan serangan Mar-a-Lago, cenderung membuatnya lebih populer di markasnya, sehingga dakwaan dapat memiliki efek yang serupa.
Belum diketahui apakah dia akan didakwa secara pidana minggu ini atau bahkan, di luar batas umum, apa tuduhan itu.
Tapi dengan mantan presiden memprediksi penangkapan, dan menyerukan protes massa, ini adalah perjalanan ke wilayah yang tidak diketahui.
Trump memiliki basis pengikut yang setia, dan serangan 6 Januari 2021 di Capitol AS oleh para pendukungnya menyusul seruannya yang berulang kali untuk memprotes telah membuktikan bahwa situasi yang sulit dapat dengan cepat meningkat menjadi kekerasan.
Pada Sabtu (18/3/2023) , Trump menulis di situs jejaring sosialnya, Truth Social, bahwa "pembocoran ilegal" dari kantor kejaksaan Manhattan "menunjukkan" dia akan ditangkap pada hari Selasa.
Kantor kejaksaan belum berkomentar. Pengacara Trump, Susan Necheles, mengatakan timnya belum mendengar apapun dari aparat penegak hukum.
"Karena ini adalah tuntutan politik, kantor kejaksaan telah melakukan praktik membocorkan segalanya kepada pers, daripada berkomunikasi dengan pengacara Presiden Trump seperti yang akan dilakukan dalam kasus normal," katanya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik, Kevin McCarthy, mengecam penyelidikan tersebut, menyebutnya sebagai "penyalahgunaan kekuasaan yang keterlaluan oleh DA [jaksa distrik] yang radikal".
Dalam sebuah tweet, dia juga berjanji untuk menyelidiki apakah uang federal digunakan untuk ikut campur dalam pemilihan "dengan penuntutan bermotivasi politik".
Tuduhan apa pun akan membuat perhitungan yang rumit bagi saingan Trump di dalam Partai Republik, karena mereka memutuskan apakah akan meningkatkan serangan mereka terhadap mantan presiden sementara dia berpotensi terganggu atau tetap menundukkan kepala dan berharap yang terbaik.
Seperti diketahui, kasus Stormy Daniels terkait tentang bagaiman Trump mengganti uang pengacaranya Michael Cohen setelah Cohen membayar Daniels sebesar USD130.000. Catatan pembayaran penggantian Cohen mengatakan pembayaran itu untuk "biaya hukum". Jaksa mungkin mengatakan ini sama saja dengan Trump memalsukan catatan bisnis, pelanggaran ringan di New York.
Organisasi media AS mengatakan lembaga penegak hukum di New York sedang mempersiapkan kemungkinan Trump didakwa dan muncul di ruang sidang Manhattan paling cepat minggu depan.
Menurut Associated Press, mereka sedang mempertimbangkan kepraktisan membawa mantan presiden ke pengadilan, termasuk pertanyaan seputar keamanan.
Trump menghadapi penyelidikan kriminal terpisah atas upaya untuk membatalkan kekalahan tipisnya di negara bagian Georgia dalam pemilihan presiden 2020 - meskipun tidak diketahui apakah mantan presiden itu sedang diselidiki secara langsung.
Departemen Kehakiman juga melihat apakah dokumen rahasia pemerintah ditangani secara tidak benar setelah Trump meninggalkan jabatannya, serta upaya yang lebih luas untuk merusak hasil pemilihan presiden tiga tahun lalu - termasuk serangan pada 6 Januari lalu.
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.
