Kebijakan Update Kinerja 15 April Dinilai Bunuh Karier, Puluhan Dosen Protes ke Nadiem Makarim
JAKARTA - Puluhan dosen dari berbagai universitas di Indonesia memprotes kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.
Protes itu terkait batas waktu terkait kebijakan pemutakhiran data kinerja berupa input data tridharma Penilaian Angka Kredit (PAK) di aplikasi Sistem Jabatan Informasi Akademik (Sijali) dan aplikasi Sistem Informasi Jabatan Fungsional Go Online (Sijago).
BACA JUGA:
Sebanyak 37 dosen itu menilai tenggat waktu pada 15 April dinilai begitu sempit dan bisa mematikan karier para dosen. Petisi ini dibuat Benny D. Setianto, SH, LLM, MIL, Ph.D. dari Unika Soegijapranata, Semarang Jawa Tengah.
"Beban administratif yang menimpa dosen Indonesia semakin tidak masuk akal. Jika dibiarkan, mutu dosen dan pendidikan tinggi akan terus merosot," tulis Benny dikutip dari laman Change.org, Selasa (11/4/2024).
Dalam tuntutan itu, Benny menjelaskan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Ditjen Dikti Ristek) baru-baru ini mengedarkan Sosialisasi Kebijakan Penyelesaian Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi dosen-dosen di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:
Benny menyebut kebijakan ini akan membebani dosen dengan kewajiban menginput ulang secara manual data Tridarma yang sangat banyak ke dalam sistem baru dan dalam waktu yang sangat sempit, yakni 15 April 2023.
"Kebijakan ini tidak masuk akal dan tidak adil. Ada banyak persoalan dalam penerapan kebijakan PAK ini serta peraturan-peraturan yang menjadi dasarnya," ujar Benny.
Benny kemudian menguraikan setidaknya tiga masalah sebagai berikut;
Ketidakadilan Bagi Para Dosen
Kebijakan mengenai PAK dimaksudkan untuk menghitung angka kredit dosen. Angka kredit itu dibutuhkan antara lain untuk kepentingan kenaikan jabatan (JJA). Selama ini semua data Tridarma telah secara rutin diinput oleh dosen ke sistem aplikasi Sister (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi).
