Drama Supersemar, Pembersihan PKI dan Pelantikan Soeharto di Istora
SURAT Perintah 11 Maret (1966) atau yang dikenal sebagai “Supersemar”, jadi garis start buat Letjen Soeharto beberapa dekade silam untuk naik ke tangga kekuasaan.
Lewat Supersemar itu pula, keabsolutan kekuasaan Soekarno mulai tergerogoti dan digantikan secara resmi oleh Soeharto sebagai Presiden RI kedua pada hari ini, 26 Maret 1966.
Seketika mendapati mandat Supersemar, Soeharto tak hanya beraksi di “lapangan” untuk membasmi antek-antek Partai Komunis Indonesia (PKI), partai yang dianggap sebagai dalang Gerakan 30 September (G30S).
Soeharto juga unjuk aksi di parlemen. Baik di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) maupun Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong (DPR-GR), semua anggota dewan dari anasir sayap kiri dibersihkan.
Sekira 62 anggota DPR-GR dari PKI dikosongkan paksa. Sejak fraksi PKI dibekukan, DPR-GR hanya berisikan 221 anggota dewan.
Ketika laporan pertanggungjawaban Soekarno ditolak parlemen, MPRS lewat Sidang Istimewa, menunjuk Soeharto untuk sementara menduduki kursi pejabat presiden/mandataris, pada 12 Maret 1967.
Uniknya, penunjukan Soeharto itu tidak dilakukan di gedung parlemen, melainkan di Istora Senayan. Dalam sidang itu, MPRS juga menetapkan pencabutan kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno (Tap MPRS No.XXXIII/MPRS/1967).
