Sejumlah Kasus Korupsi Pejabat Bernilai Fantastis Kejutkan Publik, Partai Perindo: Perketat Pengawasan Internal!
Dia menjelaskan bahwa cara lama yang dimaksud adalah terkait mark up dari pengadaan barang dan jasa yang selama ini sebenarnya memiliki aturan resmi, yaitu harus ada harga pembanding antara satu penyedia dengan penyedia lainnya guna menjadi patokan dalam lelang tender.
"Pertanyaan saya begini, Pemerintah sudah menetapkan e-katalog untuk barang-barang yang memang umum, tapi barang yang customized, bayangan saya mungkin kayak emas yang sekarang ramai lagi disidik oleh Kejaksaan atau yang di Kominfo yang lagi ramai juga itu jangan-jangan barang-barang customized yang tidak mudah dibuat untuk e-katalog," kata Chris, Selasa (23/5/2023).
Jika benar demikian, maka yang perlu dilakukan agar tidak terjadi kasus korupsi adalah dengan meningkatkan pengawasan internal yang selama ini sudah tersedia di lembaga maupun instansi pemerintah.
