Pemerintah Belanda Bubar Gara-Gara Tak Sepakat Soal Kebijakan Migrasi
DEN HAAG - Pemerintah Belanda telah runtuh karena ketidaksepakatan antara partai-partai koalisi mengenai kebijakan suaka, kata Perdana Menteri Mark Rutte.
Empat pihak dalam pemerintahan tidak dapat menemukan kesepakatan dalam pembicaraan krisis yang diketuai oleh Rutte pada Jumat, (7/7/2023).
BACA JUGA:
Pemerintah koalisi Belanda ini dibentuk satu setengah tahun yang lalu, tetapi para partai-partai di dalamnya telah menentang migrasi selama beberapa waktu.
Media lokal melaporkan pemilihan baru kemungkinan akan diadakan pada November.
Partai VVD konservatif pimpinan Rutte telah berusaha membatasi arus pencari suaka, menyusul pertikaian tahun lalu tentang pusat migrasi yang penuh sesak. Rencananya ditentang oleh mitra koalisi juniornya.
Rutte mengkonfirmasi keruntuhan pemerintah selama konferensi pers pada Jumat malam, setelah mengadakan rapat kabinet darurat. Dia mengatakan akan menyerahkan pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander pada Sabtu, (8/7/2023).
Tetapi Rutte menambahkan bahwa para menteri akan melanjutkan pekerjaan mereka sebagai kabinet sementara menjelang pemilihan baru.
Permohonan suaka di Belanda melonjak lebih dari sepertiga tahun lalu menjadi lebih dari 47.000, dan angka pemerintah mengatakan awal tahun ini bahwa mereka memperkirakan sekira 70.000 permohonan pada 2023.
Minggu ini Rutte mencoba untuk memaksakan sebuah rencana yang mencakup batasan jumlah kerabat pengungsi perang yang diizinkan masuk ke Belanda hanya 200 orang per bulan.
Tetapi mitra koalisi junior Persatuan Kristen, partai pro-keluarga, dan partai sosial liberal D66 menentang rencana tersebut.
"Keputusan itu sangat sulit bagi kami", kata Rutte kepada wartawan saat mengumumkan pengunduran diri kabinetnya. Perbedaan pandangan antara mitra koalisi "tidak dapat didamaikan", tambahnya sebagaimana dilansir BBC.
"Semua pihak berusaha keras untuk menemukan solusi, tetapi perbedaan migrasi sayangnya tidak mungkin untuk dijembatani."
Proposal kompromi, yang dikenal sebagai "rem darurat", yang hanya akan memicu pembatasan jika terjadi arus masuk migran yang terlalu tinggi, tidak cukup untuk menyelamatkan pemerintah.
"Keempat pihak memutuskan bahwa mereka tidak dapat mencapai kesepakatan tentang migrasi. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk mengakhiri pemerintahan ini," kata Juru Bicara Partai Persatuan Kristen Tim Kuijsten.
Rutte, (56), adalah perdana menteri terlama di Belanda dan telah menjabat sejak 2010. Pemerintah saat ini - yang mulai menjabat pada Januari 2022 - adalah koalisi keempatnya.
Dia berada di bawah tekanan migrasi karena munculnya partai-partai sayap kanan seperti PVV Geert Wilders.
Gerakan Petani-Warga Negara (BBB), yang menjadi partai terbesar di majelis tinggi parlemen setelah kemenangan pemilu yang mengejutkan pada Maret, mengatakan mereka tidak akan menjabat dalam pemerintahan masa depan yang dipimpin oleh Rutte.
(Rahman Asmardika)
