Dikecam, Pertemuan LGBT Se-ASEAN Pindah dari Jakarta
Panitia menuturkan, kebencian di dunia maya, serangan langsung terhadap para pembela hak asasi manusia, serta pembalasan terhadap pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, merupakan masalah yang kami hadapi dan harus ditangani oleh pemerintah.
"Kami mendesak mekanisme hak asasi manusia ASEAN untuk memantau dan menanggapi hal ini," tulisnya.
Dalam situasi sulit di mana kebencian membayangi komunitas LGBT. Kelompok tersebut mengandalkan kekuatan kolektif sebagai komunitas pembela hak asasi manusia. "Kepada para aktivis LGBTQIA+, tetaplah kuat: kekuatan kolektif kita sebagai sebuah gerakan akan menopang aktivisme kita," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah tegas menolak acara tersebut.
“Kalau benar aktivis LGBT se-ASEAN akan melaksanakan pertemuan di Jakarta, lalu pemerintah diperkenankan, maka berarti pemerintah telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi," kata Wakil Ketua Umum MUI KH Anwar Abbas, dikutip dari mui.or.id.
jika mengizinkan pertemuan itu, pemerintah bakal melanggar konstitusi Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logis dari pasal tersebut, pemerintah tidak boleh memberi izin terhadap suatu kegiatan yang dilakukan di negeri ini yang bertentangan dengan nilai-nilai dari ajaran agama," jelasnya.
(Angkasa Yudhistira)
