PBB Tolak Permintaan Suriah untuk Kirim Bantuan ke Wilayah Pemberontak
Dokumen itu menyatakan, pertama, pemerintah Suriah telah "menekankan bahwa PBB tidak boleh berkomunikasi dengan entitas yang ditetapkan sebagai 'teroris'".
Sejak dimulainya perang saudara Suriah pada 2011, Presiden Bashar al-Assad sering menyebut kelompok pemberontak atau penentang rezimnya sebagai teroris.
OCHA juga mengatakan Damaskus juga menginginkan distribusi semua bantuan di barat laut Suriah diawasi dan difasilitasi oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan Bulan Sabit Merah Arab Suriah (SARC).
Kondisi itu disebut tidak konsisten dengan kemerdekaan PBB atau praktis, karena ICRC dan SARC tidak hadir di wilayah tersebut.
Namun, dikatakan bahwa tawaran pemerintah Suriah dapat menjadi "dasar bagi PBB untuk secara sah melakukan operasi kemanusiaan lintas batas melalui penyeberangan perbatasan Bab al-Hawa".
Pada Selasa (11/7/2023), Rusia - sekutu utama Suriah - menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan untuk memblokir perpanjangan sembilan bulan perjanjian yang ditengahi PBB yang memungkinkan bantuan untuk bergerak melalui Bab al-Hawa.
Suriah dan Rusia sebelumnya keberatan dengan mekanisme pengiriman bantuan PBB sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah,
