Terkenal Stabil, Singapura Diguncang Skandal Perselingkuhan hingga Korupsi Menteri
“Standar kesopanan dan perilaku pribadi yang tinggi... adalah alasan mendasar warga Singapura mempercayai dan menghormati PAP,” lanjutnya.
Tetapi pengamat lain berpendapat bahwa rentetan kontroversi ini memunculkan pertanyaan mengenai klaim Singapura - dan khususnya, klaim PAP - bahwa mereka menjalankan tata kelola pemerintahan yang luar biasa.
"Saya pikir pertanyaan terbesar seputar pengekangan kewenangan, pengawasan, transparansi, imparsialitas terkait proses parlemen, serta klaim PAP bahwa mereka punya fungsi pemeriksaan yang memadai terhadap diri mereka sendiri," kata ilmuwan politik yang berbasis di Singapura, Ian Chong.
Dia mencatat bahwa PAP telah menolak praktik politik yang umum di negara-negara maju lainnya, semisal pengungkapan pendapatan serta aset publik pemegang jabatan politik, pegawai negeri senior, dan anggota keluarga dekat mereka.
Dr Chong menjelaskan, fakta bahwa Ong tidak lebih aktif dan terlihat dalam menangani skandal baru-baru ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dia dan kesiapan rekan-rekannya untuk mengambil alih sebagai pemimpin Singapura.
Michael Barr, seorang profesor hubungan internasional di Australia yang telah menulis beberapa buku tentang politik Singapura, mengatakan tidak ada mekanisme yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban orang yang berkuasa.
"Anda hanya harus memercayai mereka. Itulah mengapa ini merupakan rangkaian perkembangan yang berbahaya dan baru bagi pemerintah [Singapura]. Mereka merusak kepercayaan publik mereka," ujarnya.
Singapura berada di peringkat negara kelima paling tidak korup dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International terbaru. Selama bertahun-tahun, pemerintah Singapura telah menjustifikasi gaji menteri sebanyak tujuh digit sebagai cara untuk menekan korupsi.
Tetapi Dr Barr menunjukkan tanpa tingkat kepercayaan publik yang luar biasa, pemerintah harus bergantung pada salah satu dari dua hal untuk memenangkan pemilu: penindasan dan tindakan lain yang menumbangkan demokrasi, atau legitimasi berbasis kinerja tingkat tinggi.
“Rekor mereka dalam beberapa tahun terakhir telah sedemikian rupa sehingga kita bisa melupakan legitimasi kinerja,” ujarnya.
Peristiwa baru-baru ini juga menimbulkan keraguan kapan Lee akan mundur.
Pria berusia 71 tahun yang menjadi perdana menteri sejak 2004 itu sering mengutarakan keinginannya untuk pensiun. Pengganti telah ditunjuk: Lawrence Wong, yang juga menteri keuangan.
Tetapi pada Senin (17/7/2023), Lee mengatakan dia tidak memiliki rencana untuk mengadakan pemilihan umum segera. Pemilu berikutnya dijadwalkan pada November 2025.
(Susi Susanti)
