Marak Pembakaran Al Quran, MUI Dorong Pembentukan Undang-Undang Anti-Islamofobia
JAKARTA - Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mendorong adanya pembentukan undang-undang anti Islamophobia di seluruh negara khususnya di Asia Tenggara.
Menurutnya, undang-undang anti Islamophobia sebagai upaya adanya toleransi yang kuat.
Hal ini sebagai respons atas maraknya kasus Islamofobia di media sosial. Salah satunya adalah pembakaran Alquran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam.
"Hubungan antar agama bagus, masyarakat tidak kacau, rukun dan perdamain bisa dibangun. (Juga mendorong) negara-negara di ASEAN harus ada jaminan undang-undang (anti Islamophobia). Termasuk di Indonesia, harus ada undang-undang yang memberikan jaminan tidak ada orang yang menghina agama," ujar ujar Prof Sudarnoto dikutip dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).
MUI, kata Prof Sudarnoto, terpanggil oleh ayat-ayat Alquran terkait dengan kemanusiaan, kebebasan beragama dan menghormati perbedaan dalam memerangi Islamophobia.
"MUI melihat pada keyakinan Islam itu menganjurkan perdamaian, tidak boleh menghina agama lain, harus ada penghargaan terhadap agama lain," kata dia.
Tetapi, pada kenyataanya tidak sepenuhnya terjadi. Karena masih banyak kasus-kasus Islamophobia di beberapa negara di dunia.
Persoalan Islamophobia, menurut Prof Sudarnoto, merupakan persoalan yang sangat kompleks karena penyebabnya bukan hanya adanya kebencian terhadap Islam. Tapi punya kaitannya sangat erat dalam hal politik dan kebebasan berekspresi.
