Prevalensi Stunting di Polewali Mandar 39,3%, Menko PMK Minta Optimalkan Penanganan
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, meminta penanganan stunting di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dioptimalkan.
Muhadjir mengungkapkan hal itu saat kunjungan kerja ke Desa Sumarrang, Kabupaten Polewali Mandar, kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan mengecek penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Dalam kunjungannya itu, Muhadjir didampingi Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar, serta jajaran Forkopimda dan pejabat Kemenko PMK.
Menko mendapatkan laporan bahwa angka stunting di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat tinggi. Bersasarkan data SSGI, prevalensi stunting tahun 2022 di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 39,3%. Prevalensi tersebut di atas rata-rata nasional dan di atas prevalensi Provinsi Sulawesi Barat yaitu 35%.
Dalam kunjungannya di Desa Sumarrang, Muhadjir mengarahkan Pj Gubernur, Bupati, dan Kepala Desa mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan dana desa untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Polewali Mandar. Diketahui pada 2023, Polewali Mandar memiliki pagu dana desa senilai Rp140,14 miliar, dengan total realisasi per 9 September 2023 senilai Rp93,71 miliar.
"Saya minta semua ibu hamil dan yang punya anak bawah 5 tahun harus mendapatkan bantuan gizi tambahan. Bisa diambil dari dana desa bisa dioptimalkan sampai 25 persen juga boleh," ujar Muhadjir dalam keterangan resminya, Jumat (15/9/2023).
Dalam kesempatan itu, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar menargetkan angka stunting di daerahnya pada tahun depan bisa turun sampai 15 persen. Menko PMK juga meminta supaya diambil langkah khusus untuk menangani angka stunting yang masih sangat tinggi.
