Daerah Kerap Bertikai, Pj Bupati Kabupaten Puncak Diharapkan Harus Orang Pribumi
Dikatakan, jika sosok Penjabat Bupati Puncak kemudian adalah non masyarakat Asli Puncak, maka yang terjadi menambah panjang persoalan-persoalan yang terjadi diwilayah itu. Dalam artian persoalan baik keamanan maupun sosial masyarakat tidak akan teratasi. Alus juga menuding Bupati Puncak William Wandik sengaja mengiringing skenario Pj Bupati tidak boleh orang Puncak.
"Sesuai UU Otsus kan jelas, jadi skenario yang dilakukan Bupati ini tidak tepat, yang menyampaikan soal Pj harus orang netral itu hanya mengatasnamakan saja, kalau bapak Bupati tidak mau anak asli Puncak sebagai Pj maka dia tidak meemahami UU 21 tentang Otsus Papua," tegasnya.
"Jadi kami menolak dengan tegas Pj Bupati bukan orang asli Puncak. Kalau Bupati meminta Pj adalah orang non asli Puncak maka itu sama saja mematikan hak-hak anak Pribumi Puncak," sambungnya.
Pihaknya juga menolak Penjabat Bupati Puncak dijabat oleh Sekda Kabupaten Puncak Darwin Tobing. Karena menurutnya sosok Sekda tidak akan mampu menyelesaikan persoalan di Kabupaten Puncak.
"Seluruh tokoh adat dan masyarakat Kabupaten Puncak menolak dengan tegas Darwin Tobing sebagai Calon Pj Bupati Puncak. Biarkanlah anak-anak asli Kabupaten Puncak yang duduk sebagai Pj. Karena mereka yang tahu semua persoalan yang terjadi dan tentu diharapkan dapat menyelesaikannya," ucapnya.
Pihakknya mengaku tidak membeda-bedakan atau tidak respek dengan Sekda Kabupaten Puncak Darwin Tobing, namun demikian untuk jabatan Pj harus anak asli Puncak.
"Mendagri harus melihat situasi ini dengan baik, jangan mengangkat Pj yang bukan orang asli daerah. Karena yang tau situasi adalah anak Asli daerah," pungkasnya.
(Awaludin)
