Menteri Dalam Negeri India Amit Shah, menanggapi kekhawatiran atas RUU tersebut, mengatakan bahwa sensus akan dilakukan segera setelah pemilu tahun 2024 untuk mempercepat penerapannya. Sementara itu, pemimpin Partai Kongres Rahul Gandhi menuntut agar RUU tersebut dilaksanakan “segera”, dengan mengatakan “tidak perlu adanya penetapan batas dan sensus.”
Upaya untuk menciptakan kuota bagi perempuan telah berlangsung sejak tahun 1996, ketika rancangan undang-undang amandemen konstitusi yang berupaya untuk mencadangkan sepertiga kursi bagi perempuan di Lok Sabha dan dewan legislatif negara bagian, diajukan ke parlemen.
Versi serupa dari RUU tersebut diperkenalkan kemudian pada tahun 1998, 1999, dan 2008, namun tidak lagi berlaku seiring dengan pembubaran pemerintah-pemerintah tersebut. Pada 2010, ketika Aliansi Progresif Bersatu yang dipimpin Partai Kongres berkuasa, majelis tinggi India mengesahkan RUU Reservasi Perempuan. Namun, hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan di majelis rendah, dan akhirnya berakhir pada 2014 dengan pembubaran Lok Sabha.
(Susi Susanti)