Rusia Berusaha Keras Bisa Kembali Bergabung dengan Dewan HAM PBB Usai Didepak Akibat Perang Ukraina
RUSIA – Rusia berupaya untuk bergabung kembali dengan dewan hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangs-Bangsa (PBB) atau HRC dalam pemungutan suara yang akan dilihat sebagai ujian penting bagi kedudukan internasionalnya.
Kelompok ini didepak Badan HAM terkemuka PBB pada April lalu setelah pasukannya menginvasi Ukraina.
Namun kini para diplomat Rusia berupaya agar negara mereka terpilih kembali menjadi anggota dewan untuk masa jabatan tiga tahun berikutnya.
BBC telah memperoleh salinan kertas posisi yang diedarkan Rusia kepada anggota PBB untuk meminta dukungan mereka.
Menurut rencana, pemungutan suara akan dilakukan pada bulan depan. Dalam dokumen yang dilihat oleh BBC, Rusia berjanji untuk menemukan solusi yang memadai untuk masalah hak asasi manusia dan berupaya menghentikan dewan tersebut menjadi instrumen yang melayani keinginan politik sekelompok negara, yang dianggap merujuk pada Barat.
Para diplomat mengatakan Rusia berharap mendapatkan kembali kredibilitas internasional setelah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina dan di dalam perbatasannya sendiri.
Bukti terbaru dari pelanggaran tersebut disampaikan kepada dewan hak asasi manusia pada Senin (25/9/2023) dalam sebuah laporan dari Komisi Penyelidikan Ukraina.
Erik Mose, Ketua komisi tersebut, mengatakan masih ada bukti kejahatan perang termasuk penyiksaan, pemerkosaan dan penyerangan terhadap warga sipil.
Laporan terpisah dua pekan lalu yang dibuat oleh pelapor khusus PBB untuk Rusia, Mariana Katzarova, mengatakan situasi hak asasi manusia di Rusia juga memburuk secara signifikan, dengan para pengkritik invasi tersebut menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan buruk.
Dewan hak asasi manusia PBB bermarkas di Jenewa dan mempunyai 47 anggota, masing-masing dipilih untuk masa jabatan tiga tahun.
Dalam pemilu berikutnya, yang dijadwalkan pada 10 Oktober mendatang, Rusia akan bersaing dengan Albania dan Bulgaria untuk memperebutkan dua kursi di dewan yang diperuntukkan bagi negara-negara Eropa tengah dan timur.
Pemungutan suara akan melibatkan seluruh 193 anggota majelis umum PBB di New York. Para diplomat di sana mengatakan Rusia berkampanye secara agresif, menawarkan gandum dan senjata kepada negara-negara kecil sebagai imbalan atas suara mereka.
Karena itu, mereka mengatakan sangat mungkin Rusia dapat kembali bergabung dalam dewan tersebut.
Dokumen posisi Rusia – yang diedarkan di PBB – mengatakan mereka ingin “mempromosikan prinsip-prinsip kerja sama dan memperkuat dialog konstruktif yang saling menghormati di dewan guna menemukan solusi yang memadai untuk masalah hak asasi manusia”.
Intinya adalah bahwa Rusia akan menggunakan keanggotaannya untuk mencegah meningkatnya tren menjadikan Dewan HAM PBB (HRC) sebagai instrumen yang melayani kemauan politik sekelompok negara.
Dokumen ini juga mengatakan bahwa mereka tidak ingin kelompok tersebut “menghukum pemerintah yang tidak loyal atas kebijakan independen dan eksternal mereka”.
Rusia diskors dari Dewan Hak Asasi Manusia pada April 2022 dengan 93 anggota Majelis Umum PBB memberikan suara mendukung, 24 menentang, dan 58 abstain. Dalam kertas posisinya, Rusia menyalahkan “Amerika Serikat dan sekutunya” atas kehilangan keanggotaannya.
Sebuah laporan bulan ini oleh tiga kelompok kampanye – UN Watch, Yayasan Hak Asasi Manusia dan Pusat Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg – menyimpulkan bahwa Rusia “tidak memenuhi syarat” untuk menjadi anggota HRC.
“Memilih kembali Rusia menjadi anggota dewan saat ini, ketika perang terhadap Ukraina masih berlangsung, akan menjadi kontraproduktif bagi hak asasi manusia dan akan mengirimkan pesan bahwa PBB tidak serius meminta pertanggungjawaban Rusia atas kejahatannya di Ukraina,” kata laporan itu.
Inggris mengatakan pihaknya “sangat menentang” upaya Rusia untuk bergabung kembali dengan Dewan Hak Asasi Manusia.
Sementara itu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan bukti luas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Rusia di Ukraina dan terhadap warga negaranya sendiri, termasuk yang disoroti oleh pelapor khusus PBB untuk Rusia minggu lalu, menunjukkan penghinaan total Rusia terhadap pekerjaan dewan tersebut.
Menteri luar negeri bayangan, David Lammy, mengatakan Rusia telah melakukan kekejaman di Ukraina, pemimpinnya telah didakwa melakukan kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional dan menunjukkan penghinaan terhadap Piagam PBB.
“Gagasan bahwa Rusia dapat kembali ke Dewan Hak Asasi Manusia merupakan penghinaan terhadap konsep hak asasi manusia dan merupakan langkah mundur yang berbahaya yang akan merusak kredibilitasnya,” katanya.
“Pemerintah harus bekerja secara intensif dengan negara-negara yang pernah abstain di masa lalu untuk menegaskan bahwa nilai-nilai penting PBB harus dijunjung tinggi,” lanjutnya.
BBC diketahui telah mendekati misi Rusia di PBB untuk memberikan komentar.
(Susi Susanti)
