Joe Biden Janji Tetap Dukung Ukraina Meski Sempat Terjadi Kegagalan Anggaran
NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah berjanji untuk terus memberikan dukungan AS kepada Ukraina. Hal ini dilakukan setelah pendanaan militer lebih lanjut telah dikeluarkan dari kesepakatan anggaran kongres pada menit-menit terakhir.
Tindakan sementara tersebut, yang dilakukan untuk mencegah penutupan pemerintahan atau shutdown, tidak termasuk bantuan militer sebesar USD6 miliar untuk Kyiv, yang merupakan prioritas utama Gedung Putih.
Partai Republik garis keras menentang bantuan militer lebih lanjut. Banyak di antara mereka yang secara terbuka menentang pendekatan Biden terhadap perang.
Namun pada Minggu (2/10/2023) Biden mengatakan Ukraina dapat “mengandalkan” dukungan AS.
“Dalam keadaan apa pun, kita tidak bisa membiarkan dukungan AS terhadap Ukraina terhenti,” terangnya, dikutip BBC.
“Saya dapat meyakinkan [Ukraina] bahwa kita akan mencapainya, bahwa kita akan menyelesaikannya,” katanya tentang pemulihan dana untuk perang.
"Saya ingin meyakinkan sekutu Amerika kami bahwa Anda dapat mengandalkan dukungan kami, kami tidak akan meninggalkannya,” lanjutnya.
Seperti diketahui, AS telah memberikan bantuan militer sekitar USD46 miliar ke Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh pada Februari 2022.
Presiden Biden telah meminta tambahan USD24 miliar. Dalam beberapa bulan terakhir AS telah mengirimkan peralatan canggih ke Kyiv. Termasuk rudal jarak jauh dan tank Abrams. Hal ini terjadi ketika pasukan Kyiv terus melancarkan serangan balasan yang bergerak lambat di bagian selatan negara itu.
Namun perjanjian anggaran sementara pada Sabtu (30/9/2023) yang akan mendanai pemerintah federal AS selama 45 hari telah menghapuskan pendanaan militer untuk sementara waktu.
Para pemimpin senior Senat dari kedua partai mengeluarkan pernyataan bersama yang menandakan niat mereka untuk memastikan pemerintah AS terus memberikan dukungan kepada Ukraina dalam beberapa minggu mendatang.
Namun langkah tersebut – yang dilakukan hanya sembilan hari setelah Presiden Volodymyr Zelensky terbang ke Washington untuk memohon dukungan lebih lanjut – mencerminkan meningkatnya penolakan dari Partai Republik sayap kanan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap perang dalam beberapa bulan terakhir.
Partai Republik menguasai Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Partai Demokrat menikmati mayoritas tipis di Senat. Keduanya perlu menyetujui undang-undang mengenai anggaran sebelum ditandatangani menjadi undang-undang.
Anggota Kongres Florida Matt Gaetz mengatakan kepada wartawan pada Sabtu (30/9/2023) bahwa dana yang sudah disahkan oleh Kongres ini berada di antara lebih dari cukup dan terlalu banyak.
Perwakilan Georgia Marjorie Taylor-Green mengatakan terlalu banyak bantuan yang telah dialokasikan ke Kyiv. Dia mengatakan Ukraina bukanlah negara bagian ke-51.
Pendekatan mereka memicu reaksi marah dari para senator Partai Demokrat.
“Saya tidak percaya orang-orang akan meninggalkan Ukraina pada saat ini,” kata Senator Mark Warner.
Meskipun terjadi pertikaian, para pejabat di Kyiv berusaha untuk menggambarkan perjanjian pendanaan 45 hari yang baru di AS ini sebagai “peluang” bagi para diplomatnya untuk mendapatkan dukungan jangka panjang. Ini lebih seperti tenggat waktu yang tidak diinginkan.
Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan aliran bantuan AS tidak akan berubah karena bantuan kemanusiaan dan militer senilai USD3 miliar masih akan tiba. Namun mereka mengakui program yang sedang berjalan mungkin akan terpengaruh.
Namun salah satu anggota parlemen Ukraina, Oleksi Goncharenko, mengakui bahwa penangguhan dana tersebut menimbulkan kekhawatiran di Kyiv.
"Pemungutan suara di Kongres AS meresahkan. AS mengatakan mereka akan mendukung Ukraina selama diperlukan dan sekarang kita akan melihat bagaimana dukungan terhadap Ukraina tidak termasuk dalam kesepakatan sementara. Ini adalah tanda kekhawatiran, tidak hanya bagi Ukraina, tapi untuk Eropa juga," katanya kepada BBC.
Gejolak politik ini merupakan salah satu dari beberapa gejala kelelahan Barat. Meningkatnya skeptisisme dari beberapa anggota Partai Republik dan kemenangan partai populis dan pro-Moskow di Slovakia baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran bagi Ukraina dan Uni Eropa (UE).
Dalam wawancara dengan BBC di Kyiv, diplomat paling senior UE, Josep Borrell, mengatakan dia "khawatir" dengan keputusan terbaru mengenai pendanaan untuk Ukraina oleh Kongres AS.
“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan,” katanya kepada BBC.
“Satu hal yang jelas: bagi kami orang Eropa, perang Rusia melawan Ukraina merupakan ancaman nyata, dan kami harus bereaksi sesuai dengan hal tersebut,” lanjutnya.
Dalam pidato hariannya di Kyiv, Presiden Zelensky mengatakan tidak seorang pun boleh “mematikan ketahanan Ukraina”. Ukraina sepertinya sudha memastikan sikap akan terus berjuang dengan atau tanpa bantuan Barat.
(Susi Susanti)
