6 Provinsi Rawan Politisasi SARA, Salah Satunya DKI Jakarta
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menetapkan 6 daerah rawan Politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) di Pemilu 2024. Enam provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Maluku Utara (Malut), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Papua Barat (Papbar), Jawa Barat (Jabar), dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Kooordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Lolly Suhenty enam provinsi tersebut terdapat strategi dalam melakukan pencegahannya. Pencegahan tersebut kata dia harus melibatkan banyak pihak di wilayah.
"Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan mencegah melakukan politisasi SARA," ujarnya, Kamis (12/10/2023).
Selanjutnya, di tingkat kabupaten/kota tercatat 20 daerah yang memiliki kerawanan tinggi diantaranya Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Administrasi Pulau Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Sampang, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Alor, Kabupaten Malaka, Kabupaten Mappi, Kota Jakarta Barat.
Potensi kabupaten/kota terawan selanjutnya yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Landak, Kabupaten Sarmi, dan Kota Sabulussalam.
"Dari dua puluh kabupaten/kota sembilan diantaranya ada di Indonesia Timur, maka dibutuhkan upaya perencanaan terbaik," ujarnya.
