MALAYSIA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa (7/11/2023) menegaskan Malaysia akan menjaga hubungan dengan Hamas dan tidak akan menghukum kelompok tersebut sebagai organisasi teroris.
Komentar tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan seorang anggota parlemen mengenai apakah Malaysia berisiko terkena dampak ekonomi mengingat seruan di Amerika Serikat (AS), termasuk rancangan undang-undang, untuk menekan pendukung asing kelompok Hamas setelah serangan mereka terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.
“Saya tidak akan menerima ancaman apa pun,” terangnya, mengacu pada Undang-Undang Pencegahan Pembiayaan Internasional Hamas, yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan lalu namun masih memerlukan persetujuan di Senat.
“Tindakan ini bersifat sepihak dan tidak sah, karena kami sebagai anggota PBB hanya mengakui keputusan Dewan Keamanan PBB,” imbuhnya, dikutip CNN.
Anwar, yang secara pribadi memperjuangkan perjuangan Palestina sejak menjadi pemimpin protes mahasiswa pada akhir 1960an, telah melawan tekanan untuk menjauhkan negaranya dari Hamas dan menggambarkan sikap pemerintahnya sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk mendukung rakyat Palestina.
“Palestina dijajah melalui apartheid, pembersihan etnis, dan sekarang genosida,” kata Anwar dalam sidang parlemen Selasa (7/11/2023).
“Apa pun yang terjadi adalah hak dan perjuangan sah rakyat Palestina,” lanjutnya.