JAKARTA - Komisi II DPR RI menyayngkan adanya Komisioner Bawaslu Kota Medan terjaring Operasi Tangkal Tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polda Sumatra Utara di salah satu hotel di Medan, pada Selasa, 14 November 2023 malam.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berkata, masalah integritas penyelenggara pemilu bisa menjadi fenomena gunung es. Menurutnya, terjeratnya Komisioner Bawaslu Kota Medan masalah serius, apalagi pemungutan suara semakin dekat.
"Hari ini lima limanya dipanggil sama Polda ya dan terindikasi juga mengaitkan teman-teman KPU di Kota Medan juga. Ini persoalan sangat serius tinggal 80-an hari lagi, ada penyelenggara kena OTT," tutur Doli di dalam RDP Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP di Kompleks Parlemen Senayan, DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).
Ia pun mempertanyakan proses rekrutmen Komisioner Bawaslu di daerah. "Mungkin ya sangat dimungkinkan dalam proses itu juga membiarkan hal-hal yang begitu jadi menjadi terbiasa mereka itu," tutur Doli.
Kendati demikian, Doli meminta Bawaslu RI untuk mengambil langkah tegas dan terukur terkait OTT tersebut. "Kalau pun nanti KPU ada yang terlibat juga begitu," katanya.
Di sisi lain, Doli juga meminta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Ketua KPU RI Hasyim Asyari untuk memindaklanjuti masalah internal sebelum APH turun tangan. Tujuannya, kata Doli, untuk menyelamatkan institusi penyelenggara Pemilu.
"Supaya kita menyelamatkan institusinya jangan sampai nanti merembet nanti orang distrust kepada penyelenggara pemilu dan akhirnya kalau dibiarkan bisa distrust kepada Pemilunya. Jadi harus di ambil tindakan tegas soal itu," kata Doli.
"(OTT Komisioner Bawaslu Kota Medan) ini menurut saya memalukan sekali, karena yang mau dicolong pun kalau dibagi katanya cuma Rp5 juta per orang apa itu anak-anak itu," tandasnya.