Mahfud Ajak Mahasiswa di Banten Gelorakan Perlawanan Terhadap Korupsi
CILEGON – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD langsung sat set keliling ke sejumlah titik di Provinsi Banten, Rabu (13/13/2023).
Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam ini menghadiri Seminar Kebangsaan di Universitas Faletehan, Cilegon, Serang, Banten.
Setelah seminar ini, Mahfud menghadiri dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat Banten di Rumah Pemenangan Ganjar Mahfud, Desa Warunggunung, Lebak, Banten.
Selanjutnya dialog dan orasi kebangsaan dengan ulama se-Banten, di Pondok Pesantren Roudlotul Ulum, Cidahu, Cidasari Pandeglang Banten bersama Abuya Muhtadi.
Di depan ratusan mahasiswa, Mahfud bicara tantangan menuju Indonesia Emas 2045 dari perspektif politik dan hukum. Dikatakan Mahfud, Indonesia Emas 2045 diharapkan betul-betul menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, dan di dalamnya adil dan makmur.
"Sekarang ini kita sudah merdeka. Namun, kemerdekaan kita masih tersandera oleh perilaku politik maupun geopolitik dunia," kata Mahfud.
Ke depan, Indonesia sudah harus mampu menentukan posisi di kancah dunia. Indonesia 2045 harus sudah tidak ada orang miskin, tak ada pengangguran, lulusan SMA seluruhnya masuk ke perguruan tinggi, dan 2045 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar di dunia. Setelah China, India, Amerika.
Prasyarat menuju itu, lanjut Mahfud, adalah demokrasi dan hukum yang baik. Demokrasi ditandai oleh Pemilu secara periodik. Pemilu memberi kesempatan kepada rakyat menilai dan memvonis pemimpinnya.
"Pemilu Orde Baru dulu nggak adil. Setahun sebelum Pemilu sudah bisa ada hasilnya. Dulu selalu ada intimidasi. Direpresi dan ditekan. Kalau seniman diteror dan dikecilkan," tuturnya.
Di zaman reformasi ini, sudah ada instrumen hukum Pemilu yang lebih adil. Penyelenggara seperti Pemilu, KPU, Bawaslu, kini independen dipilih DPR.
"Sehingga, kalau ada kecurangan, lebih banyak dilakjkan kontestan. Ya memang masih ada sih orang ndablek, bukan kontestan, ikut-ikutan merepsesi," tuturnya.
Sedangkan yang kedua adalah penegakan hukum. Zaman Orde Baru, praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) amat menjamur. Karenanya, praktek ini dikoreksi oleh reformasi.
