TPN Ganjar-Mahfud Kecam Penganiayaan Relawan: Aparat Harus Usut Tuntas!
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aryo Seno Baskoro, mengecam keras tindakan kekerasan yang melibatkan oknum anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Sleman, DI Yogyakarta, dan Boyolali, Jawa Tengah.
Dalam peristiwa di Sleman menyebabkan satu relawan meninggal dunia akibat bentrokan dengan pendukung pasangan calon lain. Sementara di Boyolali, beberapa relawan mengalami penganiayaan oleh oknum aparat TNI.
"Di Sleman (kekerasan) yang terjadi karena bentrokan dengan pendukung paslon (pasangan calon, red) lain yang mengakibatkan korban jiwa dan di Boyolali yang dilakukan oleh oknum aparat TNI," ujar Seno dalam keterangannya, Senin (1/1/2024).
Seno mengecam tindakan kekerasan tersebut sekaligus mendesak aparat penegak hukum menyelidiki secara menyeluruh kasus ini. TPN juga memberikan dukungan hukum kepada korban dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang menjelang Pemilu 2024.
Seno juga menekankan pentingnya menjaga netralitas aparat TNI dalam konteks Pemilu dan berharap bahwa insiden ini tidak akan menghancurkan keyakinan publik terhadap netralitas tersebut.
"Meskipun salah satu kontestan capres, yaitu Pak Prabowo berlatar belakang TNI, kami berharap hal ini tidak mengganggu berjalannya netralitas aparat untuk mengusut pelaku serta motifnya," katanya.
Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden nomor urut 3, telah menunjukkan solidaritas dengan mengunjungi korban yang dirawat di rumah sakit di Boyolali, menunjukkan pembelaan terhadap korban dan prinsip demokrasi secara substansial.
"Sebagai capres, hal ini menunjukkan sikap pembelaan, tidak hanya pada korban, tetapi juga pembelaan terhadap demokrasi yang substansial," katanya.
Seno menyadari bahwa intimidasi terhadap pendukung Ganjar-Mahfud selama tahun 2023 telah membuat suasana pemenangan menjadi sulit. Namun, ia tetap optimis bahwa dukungan publik terhadap pasangan Ganjar-Mahfud akan terus mengalir kencang.
"Kami yakin dengan peristiwa ini akan membuat publik semakin sadar bahwa tidak boleh ada satu pun pihak yang merenggut, memaksa, membatasi hak konstitusionalnya dalam memilih calon pemimpin," tuturnya.
Sisa waktu menuju hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024, menurut Seno, akan dimanfaatkan oleh seluruh elemen partai politik koalisi untuk menguatkan barisan pendukung untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Maka, 2024 adalah tahun gerak cepat," ujarnya.
Sementara Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, melihat penanganan kasus penganiayaan di Boyolali sebagai ujian integritas dalam konteks pemilu, dan mengingatkan pentingnya menjaga citra demokrasi tanpa cela.
“Legal process is on trial. Peristiwa Boyolali ini sangat serius," ujar Todung, Senin.
"Jangan sampai penanganan kasus ini menimbulkan noda dalam demokrasi kita," imbuhnya.
Todung merujuk pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak setiap individu untuk hidup dalam kedamaian dan keamanan. Ia menekankan seriusnya insiden ini dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan Komnas HAM, dengan kemungkinan melaporkan peristiwa tersebut untuk mendapatkan penanganan yang profesional.
"Dalam hal ini, tidak mengalami penganiayaan seperti yang terjadi di Boyolali," ujar Todung.
Pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan Komnas HAM. Kemungkinan akan melaporkan peristiwa yang dialami relawan tersebut.
(Arief Setyadi )
