Sidang Prapradilan SP3 Bareskrim Polri Terkait Kasus Penggelapan Ditunda
JAKARTA - Sidang prapradilan Dirtipidum Bareskrim Polri yang dilaporkan PT Marino Mining Internasional (MMI) atas sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas perkara LP/B/33/III/SPKT/Bareskrim hari ini Kamis (11/1/2024) di PN Jakarta Selatan ditunda.
Kasus ini berawal dari dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP yang diduga melakukan perjanjian ilegal yang dilakukan oleh terlapor Ir Affandy Surakusuma dan Leo J.P Siegers selaku Direktur Utama PT Kartika Selabumi Minning (KSM). Atas dasar inilah PT MMI praperadilankan Dirtipidum Bareskrim Polri, terkait sah atau tidaknya SP3 tersebut.
Sidang Prapradilan dengan nomor perkara 1/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL ini akan dijadwalkan ulang pada tanggal 22 Januari 2024.
Kuasa Hukum Pemohon Yacob Rihwanto menjelaskan, alasan pengajuan prapradilan ini adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Biro Pengawasan dan Penyidikan (Wassidik) Dittipidum Bareskrim Polri tidak cukup bukti.
"Surat SP3 itu dikeluarkan alasannya sangat sederhana, bahwa apa yang kita laporkan itu tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti itu yang kita pertanyakan seperti apa tidak cukup bukti itu, lalu nanti akan diuji di pengadilan tidak cukup buktinya seperti apa," kata Yacob saat ditemui di PN Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024).
Menurut Yacob, pihaknya tidak tahu pernah atau tidaknya dilakukan gelar perkara nomor LP/B/33/III/SPKT/Bareskrim oleh pihak Dittipidum Bareskrim Polri.
"Secara internal (Dittipidum Bareskrim Polri) kita tidak tahu, karena itu domain dari penyidik, tetapi kemudian penyidik dalam hal ini Bareskrim mengeluarkan SP 3 sudah sampai ke kami," jelas Yacob.
Sementara itu, Kuasa Hukum PT Bara Karya Utama Makmur (BKUM) sebagai terlapor dalam perkara LP/B/33/III/SPKT/Bareskrim menilai, laporan dari PT MMI merupakan perkara perdata yang sudah dibuktikan dengan gelar perkara khusus yang sudah dilakukan oleh Biro Wasidik Bareskrim Polri yang juga melibatkan divisi propam, itwasum dan saksi ahli.
