Potret Kecurangan Petugas Pajak Cari Untung di Zaman Dyah Balitung Penguasa Mataram
PENYELEWENGAN pajak oleh petugas pajak konon juga sudah terjadi sejak masa Kerajaan Mataram Kuno. Momen kecurangan petugas pajak layaknya Rafael Alun Trisambodo, terjadi ketika Dyah Balitung berkuasa di Kerajaan Mataram Kuno, saat sang putra mahkotanya menerima aduan dari warga akan kecurangan petugas pajak kerajaan.
Penjelasan kecurangan petugas pajak kerajaan itu terungkap dari petunjuk dua prasasti, yakni Prasasti Luitan tahun 823 Saka atau 16 April 901 M dan Prasasti Palepangan tahun 828 Saja atau 906 M. Penjelasan detail ada dalam Prasasti Luitan, yang dijelaskan pada hari Kamis Kliwon, paringkelan Was tanggal 16 April 901 M, penduduk Desa Luitan yang termasuk wilayah Kapung menghadap Rakryan Mapatih i Hino, yang menjadi putra mahkota Mataram kuno.
Penduduk ini mengadukan bahwa mereka tidak sanggup membayar pajak sebanyak yang telah ditetapkan. Mereka merasa bahwa tanah mereka diukur dengan satuan tampah yang lebih kecil, daripada satuan tampah standar.
Sebagaimana dijelaskan pada "Sejarah Nasional Indonesia II : Zaman Kuno", para penduduk itu yakin bahwa sawahnya hanya satu lamwit dan 7 tampah, dan bahwa mereka hanya sanggup mempunyai kațik, sebanyak empat orang. Mereka mohon kepada Rakryan Mapatih i Hino dan Rakryan i Pagarwěsi untuk memerintahkan mengukur kembali sawah-sawah mereka itu.
Permohonan mereka itu dikabulkan, dan ternyata bahwa satuan tampah yang digunakan dahulu hanyalah 2/3 satuan tampah standar. Memang sawah penduduk Luitan itu hanyalah 1 lamwit dan 7 tampah. Dengan perkataan lain, dalam hal ini para pejabat pajak di daerah Kapung hendak mencari keuntungan untuk diri sendiri sebanyak 33 1/3 persen dari pajak yang semestinya dibayar oleh penduduk.
Sedangkan di Prasasti Palepangan dikatakan, bahwa rakyat Desa Palěpangan berselisih pendapat dengan sang nayaka yang bernama Bhagawanta Jyotișa. Menurut sang năyaka sawah rakyat Desa Palěpangan itu luasnya 2 lamwit, yang harus dibebani pajak sebanyak 6 dhārana perak setiap tampahnya.
Karena sawah mereka itu tidak sampai sekian luasnya, dengan sendirinya mereka itu tidak sanggup membayar pajak sebanyak yang ditentukan. Oleh karena itu, mereka menghadap Rakryan Mahamantri i Hino Mpu Dakşa, dengan permohonan agar sawah mereka itu diukur kembali dengan menggunakan ukuran tampah standar kerajaan atau tampah haji, karena mereka itu yakin bahwa sawah mereka panjangnya hanya 100 depa sihwa, dan lebarnya 30 depa sihwa.
Permohonan itu dikabulkan, dan ternyata bahwa sawah mereka hanya 1 lamwit 7½ tampah, dan dengan demikian pajak yang harus dibayar adalah 5 kati dan 5 dhārana perak. Akhirnya, semua rakyat mendapat prasasti. Karena 1 lamwit sama dengan 20 tampah, maka jelas sang nāyaka atau petugas pajak, hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri 12,5 × 6 dhārana perak = 75 dhārana perak, atau kira-kira 31 persen.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
