"Ketika kemudian situasinya mungkin agak berbeda, maka semua akan membandingkan pada saat kita dibriefing gubernur, kepala daerah semua harus netral," ujarnya.
"Kondisi ini akan mengambi risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye atau memihak. Hal tersebut dikatakannya menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu 24 Januari 2024.
(Arief Setyadi )